PDIP Kajian Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Hasto: Yang Utama Manfaat Bagi Rakyat dan Demokrasi
- PDIP sedang mengkaji usulan kepala daerah dipilih DPRD, dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat, aspek konstitusi, dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi.
- Hasto menilai mekanisme apa pun harus menghasilkan pemimpin yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, dan mengurangi ketidakadilan, sembari memahami alasan munculnya usulan DPRD karena tingginya biaya politik Pilkada langsung.
- Usulan pemilihan via DPRD digulirkan Ketum Golkar Bahlil dan disambut Presiden Prabowo, sementara sikap resmi PDIP akan diputuskan dalam Rakernas pada awal tahun depan.
, Jakarta, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memastikan partainya tengah mengkaji secara serius usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD. Kajian ini, katanya, dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat serta ketentuan konstitusi.
“PDI Perjuangan terus melakukan kajian. Setiap sistem selalu ada plus-minusnya. Kita mencari mana yang paling membawa manfaat bagi rakyat,” ujar Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12).
Menurut Hasto, PDIP menelaah apakah kepala daerah lebih tepat dipilih melalui pemilu langsung atau oleh DPRD, dengan tujuan memastikan sistem yang dipakai mampu memperkuat demokrasi, legitimasi kepemimpinan, dan efektivitas pemerintahan.
Ia menegaskan, apa pun mekanisme yang dipilih, yang paling penting adalah kepala daerah mampu mengambil keputusan politik strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan.
Hasto juga menekankan bahwa pemilihan langsung lima tahunan pada dasarnya dirancang untuk memberi kepala daerah legitimasi kuat dari rakyat. Namun ia dapat memahami munculnya usulan agar kepala daerah dipilih DPRD, terutama menyangkut tingginya beban biaya politik dalam Pilkada langsung.
“Kami menangkap alasan Presiden Prabowo. Pemilihan langsung menimbulkan biaya kampanye dan penggalangan yang besar, yang pada akhirnya menyeret banyak kepala daerah ke persoalan korupsi,” tuturnya.
Usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebelumnya disampaikan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia pada HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan. Presiden Prabowo Subianto, yang hadir dalam kesempatan itu, menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, demokrasi harus didesain agar ongkos politik ditekan, sehingga proses pemilihan tidak hanya ditentukan oleh mereka yang memiliki modal besar.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten dan provinsi, kenapa enggak langsung saja pilih gubernur dan bupati lewat DPRD, selesai,” ujar Kepala Negara.
Hasto memastikan bahwa PDIP akan membahas secara mendalam usulan ini dalam Rapat Kerja Nasional awal tahun depan, sebelum menentukan sikap resmi partai.
“Yang terpenting adalah kemanfaatannya bagi peningkatan kualitas demokrasi,” tegasnya.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
