Merangkul Kritikus, Menjaga Nalar Istana
, Langkah Presiden Prabowo Subianto merangkul figur-figur vokal dari kalangan aktivis dan akademisi kritis—seperti Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan—ke dalam lingkaran penasihat atau struktur pemerintahan menandai babak baru dalam diskursus sosiologi kekuasaan di Indonesia. Keputusan ini tidak hanya memantik keheranan publik yang terbiasa dengan pembelahan oposisi versus penguasa, tetapi juga mengundang pembacaan ulang terhadap tesis-tesis klasik mengenai relasi antara intelektual, militerisme, dan kelangsungan demokrasi.
Secara historis, kekhawatiran terbesar masyarakat sipil terhadap kepemimpinan yang berlatar belakang militer adalah ancaman authoritarian backsliding—gejala kemunduran demokrasi akibat pemusatan kekuasaan dan penyempitan ruang kritik. Dalam lanskap politik yang serba-monolitik, penguasa cenderung mengelilingi dirinya dengan pembantu yang sekadar mengiyakan (yes-men) atau entitas pragmatis yang berburu rente politik. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut filsuf Jerman, Jürgen Habermas, sebagai “distorsi komunikasi”, di mana nalar publik tersingkir oleh propaganda dan kompromi elite.
Namun, keputusan Presiden Prabowo untuk menarik para penkritik paling tajam ke dalam Istana justru menyajikan paradoks yang menyegarkan. Langkah ini secara langsung membantah stereotip tunggal bahwa kepemimpinan berlatar belakang militer pasti bersikap anti-kritik dan militeristik. Sebaliknya, hal ini memperlihatkan inklusivitas politik dan kedewasaan bernegera (statesmanship). Prabowo menunjukkan pemahaman mendasar bahwa legitimasi kekuasaan tidak dibangun dengan membungkam perbedaan, melainkan dengan memfasilitasi persilangan gagasan di meja tertinggi pengambilan keputusan.
Dalam pandangan teoretikus politik Niccolò Machiavelli, seorang penguasa yang bijak senantiasa membutuhkan penasihat yang berani menyuarakan kebenaran yang pahit (speaking truth to power). Tanpa kehadiran figur-figur independen di sekelilingnya, seorang presiden rentan terisolasi dalam “ruang gema” (echo chamber) birokrasi yang hanya menyajikan laporan-laporan manis namun abai terhadap realitas di tingkat tapak. Masuknya tokoh-tokoh seperti Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan berfungsi sebagai circuit breaker atau pemutus arus benteng birokrasi yang kaku.
Fungsi utama kehadiran para aktivis ini di dalam sistem sejatinya adalah menjaga agar komitmen terhadap kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan supremasi hukum tidak tergerus oleh godaan efisiensi otoriter. Apabila Istana hanya diisi oleh para politisi transaksional, keputusan-keputusan strategis negara berisiko kehilangan basis etisnya. Dengan menempatkan intelektual organik di garis depan formulasi kebijakan, Presiden Prabowo mendapatkan pasokan “modal sosial” sekaligus penjaga nalar kritis yang bekerja langsung dari dalam engine room kepresidenan.
Tentu saja, eksodus para aktivis dari ranah luar (outside game) menuju ranah dalam (inside game) menghadirkan pertaruhan moral dan institusional yang tidak ringan. Alexis de Tocqueville dalam studi klasiknya tentang demokrasi mengingatkan pentingnya menjaga independensi gagasan agar tidak terkooptasi oleh kenyamanan struktur kekuasaan. Tantangan terbesar Rocky dan Syahganda bukanlah membuktikan kelayakan mereka menduduki jabatan, melainkan menjaga konsistensi nilai-nilai kebebasan sipil yang selama ini mereka perjuangkan di podium publik.
Di sisi lain, publik juga dituntut untuk bersikap dewasa dalam mengamati dinamika ini. Menilai keterlibatan aktivis di dalam pemerintahan secara dikotomis—sebagai bentuk “pelacuran intelektual” atau kooptasi semata—adalah pandangan yang naif. Dalam ruang negara yang kompleks, perubahan sistemik sering kali justru membutuhkan penetrasi dari dalam. Kehadiran elemen kritis di lingkaran dalam presiden adalah bentuk pembagian peran baru untuk memastikan bahwa konsolidasi stabilitas nasional tidak dibayar dengan mengorbankan nilai-nilai kebebasan.
Pada akhirnya, keberanian Presiden Prabowo merangkul para penkritiknya adalah investasi politik yang sangat bernilai bagi masa depan kelembagaan demokrasi Indonesia. Langkah ini telah meletakkan fondasi dialogis di puncak kepemimpinan nasional. Tugas sejarah kini berada di pundak para aktivis yang telah melangkah masuk: memastikan bahwa suara kebebasan sipil tetap terdengar lantang, jernih, dan mewujud menjadi kebijakan nyata bagi seluruh rakyat.
Oleh: Asip Irama/Bung AIR Pendiri Resolusi.co dan Ketua DPD GMPK DKI Jakarta
