BGN Gelontorkan Rp 855 Miliar per Hari untuk MBG, Diproyeksikan Naik Jadi Rp 1,2 Triliun

, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan dana sekitar Rp 855 miliar per hari untuk operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal tahun 2026. Dana tersebut digunakan untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, besaran anggaran harian akan terus bertambah seiring ekspansi jumlah penerima manfaat. Proyeksi menunjukkan pada Mei 2026, kebutuhan anggaran harian dapat melonjak hingga Rp 1,2 triliun.

“Di Januari ini, hari ini kita mendistribusikan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan uang kurang lebih Rp 855 miliar satu hari per hari ini sampai kemudian naik nanti di Mei akan ada Rp 1,2 triliun per hari karena jumlah menerima manfaatnya terus naik,” ujar Dadan usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (8/1/2026).

Sekitar 70 persen dari total anggaran harian dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan. BGN mengutamakan produk lokal dengan 95 hingga 99 persen bahan baku berasal dari petani dan peternak dalam negeri, termasuk beras, sayuran, telur, daging, dan susu. Kebijakan ini sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Program MBG juga menciptakan efek multiplier bagi lapangan kerja. Dalam setahun pelaksanaannya, ribuan tenaga kerja terserap untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur MBG.

Dadan menjelaskan, setiap SPPG membutuhkan minimal 15 pemasok dari berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, dan perikanan untuk menyediakan bahan baku dalam satu kali penyajian.

“Satu SPPG memerlukan minimal 15 supplier mulai dari beras, minyak, telur, daging, ayam, susu, bumbu, dan lain-lain. Dengan begitu, program MBG tidak hanya memenuhi gizi anak, tapi juga mendorong ekonomi daerah,” terang Dadan.

Penggunaan bahan baku lokal juga menjadi kewajiban untuk menjamin kualitas gizi, keamanan pangan, dan stabilitas pasokan bagi seluruh penerima manfaat. Program ini turut melibatkan ahli gizi, akuntan, dan operator SPPG untuk mempertahankan standar pelayanan.

Dadan menekankan, MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan tetapi juga pendidikan gizi bagi anak-anak. Program ini dirancang untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif serta mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.

“Jadi ini dorongan ekonomi yang luar biasa. Saya kira ini memerlukan keterlibatan semua pihak dan Alhamdulillah kita sudah memiliki Keppres ya tentang tata kelola makan bergizi,” jelas Dadan.

BGN menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta orang pada 2026. Target tersebut dibarengi dengan upaya meningkatkan kualitas layanan dan percepatan pembentukan SPPG di seluruh Indonesia.

Hingga akhir 2025, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 55,1 juta orang secara nasional. Peningkatan jumlah penerima manfaat akan diiringi dengan penguatan kualitas layanan, termasuk pengelompokan SPPG berbasis standar pelayanan dan keamanan pangan.

Pemerintah telah mengalokasikan total anggaran sekitar Rp 335 triliun untuk pelaksanaan program MBG pada tahun 2026, meningkat signifikan dari Rp 171 triliun pada tahun sebelumnya. Anggaran tersebut ditargetkan untuk melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak usia sekolah.

“Kita akan bisa mengelompokkan satuan pemenuhan berbasis kualitas layanan, dan target kita agar seluruhnya unggul sehingga makanan yang dihasilkan tidak hanya membuat anak tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria, tapi juga aman,” ucap Dadan.

BGN juga menargetkan perbaikan signifikan pada aspek keamanan pangan. Dadan menyebutkan, jumlah kejadian keracunan makanan dalam program MBG menunjukkan tren penurunan sepanjang akhir 2025. Dari 85 kejadian pada Oktober, turun menjadi 40 kejadian di November, dan hanya tersisa 12 kejadian di Desember.

“Target kita sesuai instruksi Presiden adalah zero defect di tahun 2026,” kata Dadan.