Bahlil Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet: Menteri Adalah Pembantu Presiden

, Jakarta-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan terkait spekulasi perombakan kabinet yang ramai diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Isu reshuffle disebut-sebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan perombakan terhadap kader Golkar di jajaran kabinet, Bahlil tidak memberikan jawaban tegas. Ia justru menekankan bahwa posisi menteri sepenuhnya merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

“Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden,” kata Bahlil usai mengikuti rapat dengan Komisi XII DPR di kompleks parlemen, Kamis (22/1).

Bahlil menjelaskan bahwa karena menteri adalah pembantu presiden, maka hanya kepala negara yang memiliki wewenang penuh untuk mengangkat maupun memberhentikan mereka. Dia menegaskan bahwa keputusan terkait reshuffle atau perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

“Yang namanya pembantu presiden, mengangkat, memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden,” ujarnya.

Pernyataan Bahlil ini muncul di tengah ramainya spekulasi mengenai kemungkinan perombakan Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Sejumlah pengamat dan politisi menilai evaluasi kinerja menteri mungkin akan segera dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya telah membantah adanya rencana reshuffle dalam waktu dekat. Hingga saat ini, belum ada agenda dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan rotasi terhadap jajaran menteri di Kabinet Merah Putih.

“Reshuffle kabinet? Belum, belum, belum ada,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1).

Meski demikian, spekulasi mengenai kemungkinan perombakan kabinet terus bergulir di kalangan politisi dan pengamat. Sejumlah nama menteri disebut-sebut akan diganti, namun tidak ada konfirmasi resmi dari pihak istana terkait hal tersebut.

Sikap Bahlil yang tidak menjawab langsung pertanyaan soal kemungkinan reshuffle kader Golkar menunjukkan kehati-hatian dalam menanggapi isu sensitif ini. Sebagai ketua umum partai sekaligus menteri, ia memilih untuk menekankan aspek konstitusional bahwa keputusan terkait kabinet sepenuhnya ada di tangan presiden.