Arab Saudi Kecam Israel Legalkan Permukiman di Tepi Barat

, Jakarta –Pemerintah Arab Saudi mengecam keras keputusan Israel yang menyetujui pembangunan dan legalisasi belasan permukiman di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa langkah otoritas pendudukan Israel tersebut merupakan pelanggaran terhadap berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kerajaan mengutuk persetujuan otoritas pendudukan Israel atas pembangunan 19 permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang jelas melanggar resolusi-resolusi PBB terkait,” demikian pernyataan resmi pemerintah Arab Saudi, Rabu (17/12/2025).

Arab Saudi juga kembali menyerukan kepada komunitas internasional agar mengambil tanggung jawab untuk menghentikan pelanggaran yang terus berlangsung di wilayah pendudukan Palestina.

Sebelumnya, kabinet Israel memutuskan memberikan status hukum kepada 19 permukiman Yahudi di Tepi Barat, termasuk dua permukiman yang sempat dikosongkan sekitar 20 tahun lalu dalam rangka penarikan pasukan Israel. Kebijakan tersebut disebut-sebut bertujuan memperkuat aspek keamanan dan ekonomi Israel.

Langkah legalisasi permukiman itu diusulkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz, yang dikenal berasal dari kelompok sayap kanan garis keras dalam pemerintahan Israel.

Sebagian besar negara di dunia menilai permukiman Israel di wilayah yang direbut pada perang 1967 sebagai tindakan ilegal. Sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB pun secara tegas menyerukan penghentian seluruh aktivitas permukiman Israel di wilayah pendudukan.

Namun, Israel membantah tudingan tersebut dengan alasan memiliki ikatan historis dan keagamaan terhadap wilayah Tepi Barat. Di sisi lain, pembangunan permukiman terus meningkat di bawah pemerintahan koalisi sayap kanan Israel, yang dinilai semakin memecah wilayah Tepi Barat dan memisahkan kota-kota Palestina satu sama lain.

Diketahui, dua dari 19 permukiman yang dilegalkan itu merupakan wilayah yang dievakuasi pada 2005, sebagai bagian dari rencana penarikan diri di era pemerintahan Perdana Menteri Ariel Sharon, yang kala itu lebih difokuskan pada Jalur Gaza.