China Sebut Pengadilan Maduro di New York Langgar Hukum Internasional dan Kedaulatan Venezuela

, JAKARTA – Pemerintah China menyampaikan kecaman keras terhadap proses peradilan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores di pengadilan federal New York. Beijing menilai tindakan Amerika Serikat tersebut melanggar hukum internasional dan merusak stabilitas hubungan global.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (6/1/2026), menegaskan Washington telah mengabaikan status Maduro sebagai kepala negara dengan secara terbuka menuntut dan menggelar persidangan di pengadilan domestik AS.

“Amerika Serikat mengabaikan status kepala negara Presiden Maduro dengan secara terang-terangan menuntut dan mengadilinya di pengadilan domestik. Hal itu secara serius melanggar kedaulatan nasional Venezuela dan merusak stabilitas hubungan internasional,” kata Mao Ning.

Mao menegaskan tidak ada negara yang boleh menempatkan aturan domestiknya di atas hukum internasional. China mendesak AS untuk segera membebaskan Maduro dan istrinya serta menjamin keselamatan mereka.

“Tidak ada negara yang boleh menempatkan aturan domestik di atas hukum internasional. China menyerukan AS untuk segera membebaskan Presiden Maduro dan istrinya serta menjamin keselamatan mereka,” tegas Mao Ning.

Maduro dan Flores menghadiri sidang pembacaan dakwaan pertama pada Senin (5/1) di pengadilan federal New York yang dipimpin Hakim Alvin Hellerstein. Keduanya dituduh terlibat kejahatan narkoba dan terorisme, tuduhan yang dijadikan pembenaran pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menangkap mereka di Caracas lalu membawanya ke AS.

Dalam persidangan, Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan termasuk konspirasi narkoterorisme dan impor kokain. Ia juga menegaskan tetap menjadi pemimpin sah Venezuela.

Mao Ning menyatakan China menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Venezuela serta pengaturan pemerintahan sesuai konstitusi negara tersebut. China menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB dalam menyelesaikan permasalahan antara kedua negara.

Pada hari yang sama dengan persidangan, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez dilantik sebagai presiden sementara oleh Ketua Parlemen Jorge Rodríguez. Langkah itu diambil setelah penangkapan Maduro oleh pasukan AS dalam operasi militer pada Sabtu (3/1) dini hari yang menimbulkan berbagai reaksi internasional.

Dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB, sejumlah negara termasuk China mengecam tindakan militer AS terhadap Venezuela dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional serta ancaman bagi perdamaian global.

Saat ditanya apakah China akan mendorong sanksi terhadap AS atas operasi militer tersebut, Mao mengatakan AS telah mengabaikan keprihatinan serius komunitas internasional dan secara sewenang-wenang menginjak-injak kedaulatan, keamanan, serta hak dan kepentingan Venezuela yang sah.

“China dengan tegas menentang hal ini. Kami mendukung Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan tanggung jawab utamanya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional,” kata Mao.

Beijing menilai tindakan AS tidak hanya melanggar kedaulatan Venezuela, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas kawasan Amerika Latin dan Karibia secara keseluruhan. China sebagai salah satu sekutu ekonomi utama Venezuela terus menggalang dukungan internasional untuk menekan AS agar kembali ke meja perundingan.

Presiden China Xi Jinping pada Senin (6/1) menggambarkan kondisi global tengah berada dalam fase gejolak besar. Ia menegaskan tindakan intimidatif dari satu pihak saja sudah cukup untuk merusak tatanan internasional secara serius.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam Dialog Strategis China-Pakistan di Beijing menyatakan tatanan global tidak boleh dikuasai satu kekuatan saja, sementara kedaulatan serta keamanan setiap negara wajib dilindungi penuh melalui hukum internasional.

Sejumlah pengamat menilai Beijing memandang tindakan AS terhadap Maduro sebagai peluang untuk mengikis dominasi global Washington. Di tengah langkah pemerintahan Trump yang menarik diri dari berbagai lembaga internasional, China berupaya tampil sebagai pembela utama tatanan dunia berbasis aturan.

Media resmi China menyebut aksi AS di Venezuela telah menggerus tingkat kepercayaan terhadap Washington di seluruh kawasan Amerika Latin. Wu Xinbo, dekan Institute of International Studies Universitas Fudan di Shanghai, menyatakan AS telah bertindak layaknya hegemon dan sulit dipercaya.

Mao Ning menekankan pendekatan militer bukan solusi dan penggunaan kekuatan hanya akan memperburuk krisis. China siap bekerja sama dengan negara-negara di kawasan dan komunitas internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Amerika Latin dan Karibia.

“Semua negara harus menghormati jalur pembangunan yang dipilih rakyat negara lain dan mematuhi hukum internasional serta Piagam PBB. Negara besar harus memberi contoh. Tidak ada yang boleh menjadi polisi atau hakim dunia,” tegas Mao Ning.

Meski Venezuela kini memiliki presiden sementara, konstitusi negara itu mengharuskan pemilihan umum digelar dalam 30 hari jika presiden tidak dapat menjalankan tugas secara permanen.