Dua Kepala Daerah Kena OTT, Istana: Korupsi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Besar!

, Jakarta – Pemerintah menyatakan keprihatinan mendalam atas tertangkapnya dua kepala daerah dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua pejabat tersebut adalah Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo yang dicokok dalam waktu hampir bersamaan pada Senin, 19 Januari 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan sikap pemerintah terkait penangkapan kedua kepala daerah tersebut. Ia menilai kasus ini menjadi bukti bahwa persoalan korupsi masih menjadi tantangan besar yang harus diberantas bersama-sama.

“Tentunya kami prihatin kembali terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kepala daerah,” kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Prasetyo menambahkan bahwa tertangkapnya dua kepala daerah ini membuktikan masalah korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diperangi secara bersama-sama. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali memberikan peringatan mengenai bahaya korupsi dalam berbagai kesempatan.

“Itu membuktikan bahwa betul-betul masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang pekerjaan rumah yang harus bersama-sama kita perangi, berkali-kali dalam berbagai forum, Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut,” katanya.

Menurut Prasetyo, kasus ini harus menjadi alarm bagi semua pihak bahwa persoalan korupsi masih memerlukan perhatian serius. Presiden telah berkali-kali menekankan pentingnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

KPK telah menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam dua kasus berbeda. Pertama adalah kasus jual beli jabatan, dan kedua adalah kasus suap proyek pembangunan rel kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam kasus jual beli jabatan, Sudewo diduga menerima uang total Rp2,6 miliar terkait penempatan perangkat desa.

Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. KPK menyita uang tunai senilai Rp550 juta dalam perkara yang melibatkan Maidi.

Kedua kepala daerah tersebut terjaring OTT dalam waktu yang hampir bersamaan pada hari yang sama. KPK mengamankan total 15 orang dalam OTT di Madiun yang berkaitan dengan dugaan fee proyek dan dana CSR.

Di Pati, KPK juga mengamankan Bupati Sudewo beserta sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo sebelumnya pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api saat ia menjabat sebagai anggota Komisi V DPR.