Ketua Umum Muhammadiyah Minta Pemerintah dan DPR Tak Terburu-buru Ubah Mekanisme Pilkada

, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengeluarkan peringatan tegas terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sedang menjadi bahasan di pusat politik saat ini. Haedar menilai gagasan agar DPRD, bukan rakyat secara langsung, yang memilih kepala daerah tidak bisa diambil secara cepat tanpa kajian komprehensif dari berbagai sisi.

Menurut Haedar, wacana tersebut, yang sempat didorong oleh pemerintah dan partai politik dengan alasan efisiensi anggaran dan efektivitas birokrasi, belum layak diputuskan sebelum dilakukan evaluasi mendalam termasuk aspek konstitusional, sosiologis, dan politik. Pendekatan seperti ini, kata dia, akan membantu memastikan bahwa perubahan sistem tidak justru melemahkan hak politik rakyat atau menimbulkan implikasi baru yang tidak diinginkan.

Isu pilkada melalui DPRD muncul kembali dalam diskursus nasional belakangan ini. Gagasan ini berakar dari pertimbangan biaya politik yang tinggi dalam pilkada langsung serta anggapan bahwa pemilihan tak langsung bisa mempercepat proses administrasi. Namun, kritik terhadap gagasan ini juga semakin kuat diantaranya dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga akademisi.

Masyarakat sipil dan sejumlah tokoh politik menilai bahwa meskipun sistem tidak langsung memiliki dasar hukum, perubahan ini berisiko mengikis partisipasi rakyat dan menggeser kedaulatan suara warga dari ruang publik ke ruang elite legislatif. Kekhawatiran itu mencuat terutama setelah beberapa survei publik menunjukkan mayoritas masyarakat menolak pilkada lewat DPRD karena mengurangi hak dasar memilih pemimpin daerah secara langsung.

Haedar menekankan bahwa langkah apa pun menuju perubahan harus melalui proses dialog yang inklusif, melibatkan akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat. Dia juga mengingatkan agar tujuan reformasi pilkada, misalnya untuk mengurangi politik uang ataupun memperkuat tata kelola pemerintahan, menjadi pengingat dan tidak dilupakan dalam setiap perumusan kebijakan.

“Jika perubahan sistem hanya ditentukan oleh perdebatan di ruang elite politik tanpa melihat dampak luasnya, kita justru berisiko mengulang kesalahan yang sama,” ujar Haedar dalam sebuah pernyataan pers di Yogyakarta.

Perdebatan soal pilkada mencerminkan ketegangan mendasar dalam demokrasi: bagaimana menyeimbangkan antara efisiensi administrasi pemerintahan dan legitimasi politik rakyat. Di satu sisi, pemilihan melalui DPRD dipandang sebagian politisi sebagai cara untuk memangkas biaya dan mengurangi konflik politik yang muncul selama kampanye panjang. Namun di sisi lain, kritik publik menekankan bahwa legitimasi pemimpin daerah justru semakin kuat jika pemilihan dilakukan langsung oleh warga.

Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, menempatkan dirinya sebagai penyeimbang wacana tersebut: menerima ide perubahan jika memang banyak manfaatnya, tetapi menegaskan perlunya kajian utuh dan mendalam sebelum keputusan besar diambil. Langkah semacam ini penting agar perubahan sistem pemilihan tidak berujung pada dislokasi demokrasi lokal yang telah dibangun sejak akhir era otoritarianisme.