Sarmuji: Syarat LPDP Terlalu Berat, Rata-rata yang Lolos Pasti Orang Kaya

, Jakarta – Ucapan kontroversial alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan berinisial DS berbuntut panjang. Kini, Golkar meminta syarat penerima beasiswa LPDP dievaluasi karena selama ini hanya bisa dipenuhi oleh orang kaya.

“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji kepada wartawan, Senin.

Dia mencontohkan syarat TOEFL atau kemampuan bahasa Inggris bagi calon penerima LPDP. Dia menyebut syarat itu menguntungkan orang kaya yang bisa memberi fasilitas pendidikan dan tes bahasa Inggris yang baik kepada anak-anaknya.

“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini mengatakan syarat beasiswa LPDP harus mengutamakan kemampuan akademik. Dia mengatakan kemampuan bahasa di negara tujuan bisa ditingkatkan seiring proses belajar.

“Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja,” katanya.

Dia mengatakan standar akademik dan bahasa asing sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga mampu memiliki akses yang lebih besar atas syarat tersebut.

“Orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Orang kaya yang bisa mengursuskan anaknya bahasa Inggris di tempat yang bagus. Kalau orang miskin tidak bisa. Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol. Tidak bisa. Sulit sekali kalau sekolahnya, kuliahnya, sambil jualan pentol, bahkan enggak sempat dia belajar secara intensif,” ujarnya.

“Ini berbeda dengan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Bagi mereka, kesempatan seperti LPDP ini bisa menjadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib,” lanjut dia.

Dia mengatakan pemerintah harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dia mengatakan banyak kelompok yang tak bisa memenuhi syarat LPDP saat ini karena keterbatasan struktural.

“Ini bukan soal menurunkan standar. Standar akademik harus tetap tinggi. Tapi negara harus memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu karena keterbatasan struktural,” kata legislator dari Jawa Timur itu.

Sarmuji berharap polemik yang berkembang di publik tidak berhenti pada kecaman personal. Dia mengatakan hal ini harus menjadi momentum evaluasi LPDP.

“Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik,” ujar Sarmuji.

Pemilik akun Instagram @sasetyaningtyas sebelumnya mengunggah video dirinya tengah membuka sebuah paket berisi surat dari Home Office Inggris yang menyatakan anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris.

Dia lantas menyebut anak-anaknya kelak akan diupayakan memiliki kewarganegaraan asing dengan pernyataan kontroversial bahwa cukup dirinya saja yang menjadi warga negara Indonesia.

“I know the world seems unfair tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ujarnya.

Penerima beasiswa LPDP inisial DS pun akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf terbuka itu disampaikan lewat akun Instagramnya pada Jumat. Ia menyebut pernyataan tersebut dilatarbelakangi rasa kecewa, namun mengakui langkah yang diambilnya keliru dan tidak tepat.

“Saya menyadari sepenuhnya bahwa kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk itu, saya mengakui kesalahan saya dalam pemilihan kata dan menyampaikannya di ruang publik,” ujarnya.