Menkeu Purbaya Rombak Total Bea Cukai, 34 Pejabat Pelabuhan Diganti Sebagian Dirumahkan

, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan besar-besaran di jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebanyak 34 pejabat akan dilantik hari ini, Rabu (29/1/2026), untuk menggantikan pejabat lama yang sebagian dirumahkan.

Perombakan ini menyasar pejabat di lima pelabuhan besar Indonesia. Purbaya menyebut pelabuhan yang menjadi sasaran adalah Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, dan Medan.

“Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam dan Medan,” kata Purbaya di kantornya, Selasa (27/1/2026).

Purbaya tidak menyebut pelabuhan besar berkelas internasional lainnya seperti Makassar masuk dalam daftar perombakan.

Fokusnya adalah pada lima pelabuhan tersebut yang dinilai strategis bagi penerimaan negara.
Sebagian pejabat lama terpaksa dirumahkan sebagai dampak perombakan ini. Purbaya bahkan memberikan pernyataan yang cukup tegas soal nasib para pejabat tersebut.

“Sebagian lagi enggak, tergantung doa mereka nanti malam,” ucap Purbaya dengan nada setengah bercanda.

Sebagai pengganti pejabat yang dirumahkan, Menkeu akan menempatkan pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini diambil untuk memberikan perspektif baru dalam pengelolaan Bea Cukai.

Purbaya sebelumnya mengancam akan memberikan terapi kejut drastis kepada jajaran Bea Cukai. Dia berencana mengganti semua pejabat di sekeliling Dirjen, kecuali Dirjen itu sendiri.

“Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis, mungkin beberapa hari lagi atau besok. Saya ganti semua pejabatnya selain dirjen, di sekeliling dirjen saya tukar semuanya,” seru Purbaya di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa.

Purbaya mengklaim dirinya tidak main-main atas ancaman tersebut. Langkah serius dilakukannya tahun ini jika kinerja Bea Cukai masih belum sesuai harapan.

Dia meminta arahan tersebut didengar betul oleh para jajaran di bawahnya. Presiden Prabowo Subianto bahkan siap mengalihkan tugas DJBC kepada perusahaan inspeksi global asal Swiss, Société Générale de Surveillance, jika gagal melakukan reformasi.

“Ini untuk saya merupakan ancaman yang serius,” kata Purbaya.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai rencana Menkeu merombak internal DJBC harus dimanfaatkan sebagai momentum pembenahan fundamental untuk menutup celah kebocoran.

“Urgensi reformasi ini semakin kuat jika dikaitkan dengan kinerja penerimaan negara 2025 yang belum sepenuhnya mencapai target APBN. Kita tidak bisa masuk 2026 dengan pola kerja yang sama, sementara target penerimaan terus meningkat,” ujar Misbakhun.

Perombakan ini juga disertai dengan pembaruan sistem pengawasan. Purbaya berencana memanfaatkan teknologi termasuk kamera dan kecerdasan buatan untuk memonitor pegawai di lapangan secara real-time dari kantor pusat.

“Nanti saya akan tarik ke kantor pusat bea cukai sini sehingga yang kerja di lapangan bisa dimonitor oleh kantor bea cukai pusat. Sehingga kalau main-main lebih susah,” jelas Purbaya.

Purbaya juga berencana menerapkan AI untuk mendeteksi under-invoicing atau pencatatan harga barang jauh lebih rendah dibanding seharusnya pada dokumen impor. Praktik ini selama ini menjadi salah satu sumber kebocoran penerimaan negara.

Sebelumnya, Purbaya mengancam akan membubarkan DJBC jika kinerja untuk memberantas barang ilegal dinilai tidak becus. Ancaman ini muncul setelah ditemukan beras impor ilegal seberat 250 ton dari Thailand dan Vietnam yang masuk melalui pelabuhan di Sabang, Aceh.

Menkeu telah meminta waktu kepada Presiden Prabowo untuk membereskan permasalahan Bea Cukai dalam jangka waktu satu tahun. Jika gagal, DJBC bisa dibekukan dan digantikan dengan SGS seperti di masa lalu.

“Jadi sekarang bea cukai, orang-orang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerja mereka,” jelasnya.