Buka Diklat GMPK di Bogor, Wamentan Sudaryono Bedah Arah Kebijakan Ekonomi dan Visi Kepemimpinan Prabowo

- Ketua Dewan Pembina GMPK sekaligus Wamentan RI, Sudaryono, berbagi kisah inspiratif dari latar belakang keluarga petani hingga meraih S3 IPB dengan IPK 4,00, menekankan bahwa keterbatasan bukan penghalang selama ada kemauan dan kerja keras.
- Sudaryono membedah isu ekonomi nasional, termasuk kesenjangan pertumbuhan, peran Danantara sebagai pengelola investasi negara, serta kebocoran penerimaan negara akibat praktik under invoicing di sektor batu bara dan kelapa sawit yang harus ditutup.
- Pemerintah kini fokus pada pemulihan aset (bukan sekadar hukuman pidana) dan efisiensi anggaran radikal, di mana dana hasil penghematan dialihkan ke program prioritas rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, rehabilitasi sekolah, dan infrastruktur jalan daerah.
, BOGOR – Rangkaian hari pertama Diklat Pratama Se-Indonesia Angkatan I yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) di Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/6/2026), menghadirkan sesi pengarahan strategis.
Ketua Dewan Pembina GMPK sekaligus Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, hadir langsung memberikan pembekalan ideologis dan bedah kebijakan makro pemerintah di hadapan ratusan kader dari seluruh Indonesia.
Dalam pemaparannya, Sudaryono mengombinasikan refleksi perjalanan hidupnya, cetak biru kepemimpinan masa depan, hingga analisis mendalam mengenai strategi pembenahan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dari Anak Petani hingga Kedekatan dengan Prabowo
Sudaryono mengawali pengarahan dengan membagikan kisah inspiratif tentang latar belakang dirinya yang tumbuh dari keluarga petani. Perjalanan hidupnya yang sempat meraih beasiswa di bidang Teknik Mesin, meneliti teknologi mesin uap, hingga menuntaskan pendidikan S3 di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00, dijadikan sebagai bukti nyata bahwa keterbatasan latar belakang bukanlah penghalang.
“Siapa pun dapat belajar dan meraih cita-cita tertinggi, asalkan memiliki kemauan, komitmen kerja keras, serta keberanian untuk terus memperbaiki setiap kesalahan,” tegas Sudaryono memotivasi para peserta.
Pengalaman berharganya sebagai asisten pribadi Prabowo Subianto selama kurang lebih lima tahun, memberikan Sudaryono pemahaman yang mendalam mengenai karakter, disiplin, dan visi besar Sang Presiden. Pengalaman empiris itulah yang kini ia tularkan kepada kader GMPK melalui pentingnya sistem mentorship dalam organisasi.
Ia menegaskan, GMPK didirikan dengan proyeksi besar sebagai wadah pembinaan kader-kader terbaik yang memiliki rasa cinta tanah air yang kokoh. Forum diklat ini dirancang untuk mempersiapkan nakhoda masa depan di berbagai lini strategis.
Ratusan peserta diklat pun diajak untuk membedah visi Presiden Prabowo secara objektif melalui ruang-ruang diskusi yang dialektis, baik dari sudut pandang yang pro maupun kontra.
Kesenjangan dan Kebocoran Negara
Menyajikan materi ekonomi dan kebijakan, Sudaryono mendedah catatan kritis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengibaratkan pertumbuhan ekonomi seperti meningkatnya omzet sebuah perusahaan. Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata, sehingga menciptakan jurang kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin.
“Kondisi ketimpangan ini jelas tidak boleh kita pertahankan. Harus ada langkah konkret dan perubahan struktural menuju arah yang jauh lebih baik,” jelas Wamentan itu.
Salah satu terobosan besar pemerintah yang dibedah dalam forum ini adalah pembentukan Danantara (Daya Anagata Nusantara) sebagai badan pengelola investasi negara. Sudaryono menjelaskan bahwa Danantara hadir sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia.
Targetnya, hasil pengerukan kekayaan alam dapat dikonversi menjadi kesejahteraan yang jauh lebih besar bagi masyarakat luas, yang didukung oleh reformasi kebijakan tata kelola devisa hasil ekspor (DHE).
Secara spesifik, Sudaryono menyoroti praktik lancung under invoicing atau pemalsuan nilai serta volume komoditas ekspor yang kerap terjadi di sektor andalan seperti batu bara dan kelapa sawit. Praktik ini dinilai menjadi benalu yang secara masif menggerus potensi penerimaan negara.
“Jika kita mampu menutup rapat-rapat lubang kebocoran dari praktik under invoicing ini, negara kita dipastikan memiliki kapasitas penerimaan fiskal yang jauh lebih perkasa untuk membiayai pembangunan,” urainya.
“Kalau di dalam rumah kita ada tikus, maka yang harus kita tangkap dan hukum adalah tikusnya. Jangan sampai rumahnya yang kita bakar. Artinya, yang harus diperbaiki dan ditindak tegas adalah oknum yang melakukan penyimpangan, bukan justru menghentikan program pemerintah yang terbukti membawa manfaat bagi rakyat banyak,” terangnya.
Efisiensi Anggaran demi Program Kerakyatan
Soal aspek penegakan hukum, Sudaryono menjelaskan bahwa orientasi pemerintah saat ini tidak hanya sekadar menjatuhkan sanksi pidana kurungan kepada para pelaku tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Fokus utama penegakan hukum kini digeser pada aspek pemulihan aset (asset recovery) melalui penyitaan aset serta pengenaan denda yang maksimal guna mengembalikan hak-hak negara.
Langkah hilir tersebut diimbangi dengan kebijakan hulu berupa efisiensi anggaran secara radikal oleh Presiden. Pemerintah secara ketat melakukan evaluasi terhadap program-program kementerian dan lembaga yang dinilai tidak tepat sasaran atau tidak lagi relevan.
Dana segar yang berhasil diselamatkan dari hasil efisiensi tersebut langsung dialihkan untuk mendanai program-program prioritas nasional yang menyentuh masyarakat bawah, seperti Makam Bergizi Gratis, rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan infrastruktur konektivitas jalan daerah.
Sudaryono mengingatkan, sebaik apa pun regulasi dan besarnya anggaran yang disiapkan, tingkat keberhasilan program-program strategis tersebut pada akhirnya akan sangat bergantung pada integritas serta moralitas para pelaksana di lapangan.
Ruang Dialektika Pemuda
Pada sesi diskusi dan tanya jawab, forum berlangsung hangat saat para peserta melontarkan berbagai pertanyaan kritis seputar isu domestik terkini, mulai dari dinamika penyesuaian harga BBM nonsubsidi (Pertamax), kebijakan cukai rokok, hingga implikasi berbagai regulasi turunan pemerintah.
Menanggapi itu, Sudaryono menekankan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang mutlak dan wajar dalam iklim demokrasi. Ia mengingatkan para kader, sebuah keputusan politik tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak secara bersamaan.
Namun demikian, pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan dan visi Presiden tetap menjadi hal mendasar yang harus dimiliki kader.
Sebagai pesan penutup, Sudaryono meminta seluruh peserta Diklat Pratama Angkatan I untuk membiasakan diri berada di dalam ekosistem yang penuh tantangan. Menurutnya, tekanan dan tantangan di lapangan adalah laboratorium terbaik untuk mengasah ketajaman berpikir, mentalitas, serta kualitas kepemimpinan seorang calon pemimpin bangsa.
Agenda pengarahan hari pertama ini diakhiri secara khidmat melalui laporan resmi Komandan Upacara yang dilanjutkan dengan menyanyikan Hymne GMPK bersama-sama sebelum Dewan Pembina meninggalkan ruangan acara.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di: