Bestari Barus Buka Suara: Rasa Sakit PDIP Ditinggal Jokowi “Bertumpuk-tumpuk”

, Jakarta – Ketua DPP PSI Bestari Barus angkat bicara merespons pernyataan politisi PDI Perjuangan Guntur Romli yang menegaskan bahwa Joko Widodo dipecat, bukan keluar dari partai. Bestari tidak menampik soal mekanisme pemecatan itu, namun ia justru memilih membidik ke arah lain.

Bagi Bestari, pokok soalnya bukan pada kata “dipecat” atau “keluar”. Yang ia soroti adalah nada dan kualitas pernyataan yang dilontarkan kubu PDIP.

“Pernyataan seperti itu sebetulnya sangat tidak layak keluar dari muncung orang-orang yang menganggap dirinya berada di partai besar, yang pendidikan politiknya bagus,” kata Bestari saat dihubungi, Minggu (14/6/2026).

Ia lalu menyinggung kondisi batin PDIP yang, menurutnya, belum selesai dengan kepergian Jokowi. Rasa ditinggalkan itu, kata Bestari, masih terasa hingga kini dan menjadi bahan bakar dari berbagai pernyataan keras yang dilontarkan kader PDIP ke publik.

“Rasa sakit yang dirasakan karena ditinggal oleh Pak Jokowi itu memang sangat mendalam dan terpelihara, bertumpuk-tumpuk di dalam hati mereka,” ujarnya. “Perlu pendidikan pendewasaan kembali di kurikulum partai, supaya bisa lebih menata diri dan lebih dewasa dalam berpolitik,” tambahnya.

Bestari juga menyebut pernyataan Guntur sebagai sesuatu yang “tidak berkelas dan tidak berbobot”, bahkan menggunakan kata “sampah” sebelum langsung melunak dengan mengaku bersimpati atas rasa sakit yang dialami PDIP.

Di sisi lain, Bestari menegaskan bahwa rakyat justru bahagia melihat Jokowi tidak lagi bersama PDIP. Menurutnya, Jokowi selama ini diperlakukan tidak hormat oleh partai yang pernah membesarkannya.

“Mereka melihat Pak Jokowi dikuyu-kuyu, dibilang mentang-mentang, dijadikan objek selfie. Apakah itu yang dikatakan diberikan kehormatan?” kata dia.

Guntur Romli sebelumnya memang mengambil posisi tegas. Ia mengkoreksi narasi PSI yang menyebut Jokowi “tidak lagi bersama PDIP”, dengan menekankan bahwa Jokowi, Gibran, Bobby, serta 27 anggota lainnya resmi dipecat pada Desember 2024 karena pelanggaran konstitusional dan AD/ART partai.

“Jadi Jokowi bukan keluar dari PDI Perjuangan atau mundur, tapi dipecat karena pelanggaran,” tegas Guntur.

Ia juga menyinggung ironi yang menurutnya tidak bisa diabaikan, pendukung Jokowi dulu menolak keras sebutan “petugas partai” saat Jokowi masih di PDIP, menganggapnya ejekan. Kini, kata Guntur, bergabungnya Jokowi ke PSI justru menjadikannya alat kepentingan elektoral semata.

Perdebatan soal kata-kata ini tampaknya bukan tentang diksi saja. Di baliknya ada pertarungan narasi yang lebih dalam, soal siapa yang berhak mengklaim warisan politik Jokowi setelah ia benar-benar keluar dari rumah pertamanya.