Daerah Protes Anggaran Dipotong, Purbaya Santai: Saya Bukan yang Motong, Saya Pewaris Aja

, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menampik tudingan bahwa dirinya bertanggung jawab atas pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah tahun 2026 yang selama ini dikeluhkan para pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan pemotongan itu sudah berjalan sejak masa jabatan pendahulunya.

“Bukan saya yang motong itu. Ibu Sri Mulyani duluan. Jadi saya pewaris saja. Jangan salahin saya dong,” kelakar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama DPD RI yang disiarkan secara virtual, Jumat (26/6/2026).

Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat selama hampir satu dekade.

Ia mengaku sempat mempertanyakan apakah Dana Bagi Hasil untuk pemerintah daerah bisa dipangkas, sebab aturan lama tidak mengizinkan hal itu. Belakangan ia mengetahui bahwa UU APBN terbaru membuka ruang untuk pemangkasan DBH, dengan syarat kondisi keuangan negara memang membutuhkan penyesuaian.

“Ada undang-undang yang setelah itu, Undang-Undang APBN boleh katanya, tergantung kepada kondisi keuangan negara,” ujar Purbaya. “Tapi saya tetap merasa berdosa ke daerah,” lanjutnya.

Tahun ini, anggaran TKD tercatat sebesar Rp693 triliun, turun cukup tajam dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun. Selisih lebih dari Rp226 triliun itu yang membuat banyak kepala daerah memprotes kondisi fiskal mereka.

Di tengah tekanan itu, Purbaya membuka satu skenario yang bisa memberikan kelonggaran bagi daerah, penurunan harga minyak dunia. Ia menyebut APBN saat ini dirancang dengan asumsi harga minyak rata-rata 100 dolar AS per barel, angka yang sempat tercapai saat ketegangan Amerika Serikat dan Iran memuncak. Apabila harga minyak kembali melunak ke kisaran 75 hingga 80 dolar per barel, ada ruang fiskal yang bisa dialihkan ke daerah.

“Kalau turun, lets say 75-80 (Dolar AS per Barel) sampai akhir tahun, berarti kan ada sisa uang. Nanti itu mungkin kita utamakan ke daerah ya. Saya mesti lapor ke Pak Presiden ya, ke daerah. Jadi ada ruang untuk itu,” janji Purbaya.

Pernyataan Purbaya soal “merasa berdosa ke daerah” itu terasa seperti pengakuan tersirat bahwa kebijakannya, warisan atau bukan, tetap menimbulkan konsekuensi nyata di lapangan. Bahwa ia menyebut harapan pada harga minyak sebagai jalan keluar juga mencerminkan betapa sempitnya ruang gerak APBN saat ini.