Gelar Diklat Pratama I di Bogor, GMPK Dorong Intelektual Berjiwa Patriot dan Jadi Mitra Kritis Pemerintah

- Ketua Umum GMPK Alayk Mubbarrok menegaskan kader harus berdiri di atas empat pilar: patriotik, kritis, transformatif, dan mandiri, sekaligus mengkritik fenomena penerima beasiswa LPDP yang memilih menetap di luar negeri dan tidak kembali berkontribusi untuk Indonesia.
- Ketua Harian GMPK Wilfridia Yons Ebiet mendorong perubahan paradigma gerakan mahasiswa, bahwa GMPK tidak harus selalu beroposisi terhadap pemerintah, melainkan bisa menjadi mitra dialektis yang mendukung kebijakan pro-rakyat sekaligus tetap kritis jika ada kebijakan yang melenceng.
- Melalui sinergi kedua pimpinan tersebut, Diklat Pratama Angkatan I ditargetkan mencetak kader yang unggul secara intelektual, berintegritas moral, dan berkomitmen kebangsaan kuat sebagai bekal memimpin Indonesia ke depan.
, BOGOR – Dinamika pergerakan pemuda dan mahasiswa di Indonesia kini dituntut untuk lebih adaptif dalam merespons tantangan zaman tanpa kehilangan akar nasionalismenya.
Menjawab tantangan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) bersama Akademi GMPK mengintensifkan penggemblengan ideologi melalui Diklat Pratama Se-Indonesia Angkatan I yang digelar di Bogor, Jawa Barat.
Dalam forum nasional yang berlangsung dari 28 Juni hingga 4 Juli 2026 ini, dua pucuk pimpinan organisasi, yakni Ketua Umum DPP GMPK Alayk Mubbarrok dan Ketua Harian DPP GMPK Wilfridia Yons Ebiet, membedah secara mendalam reposisi peran strategis pemuda dalam mengawal alam demokrasi Indonesia saat ini.
Saat memberikan pemaparan, Ketua Umum GMPK Alayk Mubbarrok menegaskan, jati diri organisasi kepemudaan modern harus berdiri kokoh di atas empat pilar utama, yaitu patriotik, kritis, transformatif, dan mandiri. Menurutnya, pilar-pilar ini bukan sekadar jargon, melainkan pedoman wajib dalam setiap langkah pengabdian kader di tengah masyarakat.
Alayk memberikan sorotan tajam terhadap fenomena pudarnya rasa cinta tanah air di kalangan kaum terpelajar. Ia secara spesifik menyentil realitas mengenai para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang setelah menuntaskan studi di luar negeri, justru memilih menetap di negara orang dan enggan pulang untuk membangun Indonesia.
“Sikap seperti itu jelas tidak mencerminkan karakter kader yang kami harapkan di GMPK. Sebagai kader yang patriotik, setiap anggota harus senantiasa menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memiliki komitmen konkret untuk berkontribusi demi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Alayk di hadapan ratusan peserta diklat.
Ia mengingatkan, status sebagai kaum intelektual tidak boleh membuat seseorang berjarak atau abai terhadap nasib bangsanya sendiri. Semangat patriotisme harus tetap melekat kuat dalam diri setiap kader sebagai kompas utama dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
Tak Harus Selalu Oposisi
Senada dengan itu, Ketua Harian DPP GMPK Wilfridia Yons Ebiet, yang hadir sebagai pemateri berikutnya pada Selasa (30/6/2026) sore, membawa narasi penguatan mengenai bagaimana menerjemahkan visi patriotisme tersebut ke dalam ruang politik dan kebijakan publik.

Wilfridia menekankan perlunya reorientasi atau perubahan paradigma dalam dunia gerakan mahasiswa dan pemuda yang selama ini identik dengan posisi oposisi murni.
“Meskipun mayoritas kader GMPK berasal dari kalangan aktivis, hal tersebut tidak berarti kita harus selalu memosisikan diri berseberangan dengan pemerintah. Kader GMPK dapat mendukung penuh kebijakan pemerintah yang memang nyata berpihak kepada rakyat tanpa harus selalu mengambil jarak sebagai oposisi,” urai Wilfridia.
Ia menegaskan, GMPK saat ini memosisikan diri secara strategis sebagai mitra pemerintah. Namun, kemitraan ini bersifat dialektis. Artinya, GMPK akan mengawal jalannya pembangunan dengan tetap menjaga nalar kritis yang konstruktif. Dukungan diberikan pada kebijakan yang pro-rakyat, sementara catatan kritis akan tetap dilayangkan secara objektif jika ada kebijakan yang dinilai melenceng.
“Dalam kehidupan demokrasi, GMPK akan terus memperjuangkan gagasan, pandangan, dan visi organisasinya. Namun, terhadap individu atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda, setiap pihak harus saling menghormati dan tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain dalam menyampaikan pendapatnya,” terang dia.
Melalui sinergi pemikiran dari kedua tokoh ini, Diklat Pratama Angkatan I yang diselenggarakan di Bogor diharapkan mampu melahirkan standardisasi kader baru di Indonesia.
Format kaderisasi ini ditargetkan mampu mencetak figur-figur muda yang tidak hanya unggul dan tajam secara intelektual di ruang akademis, tetapi juga memiliki integritas moral, kapasitas kepemimpinan yang matang, serta komitmen kebangsaan yang kuat demi masa depan Indonesia yang lebih maju.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di: