Sudah Tiga Orang Meninggal, DPR Buka Suara soal Latihan Militer Mematikan bagi Peserta SPPI

, Jakarta – Tiga peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia meninggal dunia dalam rentang waktu berdekatan saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Kematian terakhir menimpa Novia Rahmadhani Sihotang, peserta SPPI calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih, yang menjalani pendidikan di Satuan Pendidikan Pusat Bahasa Kodiklatau, Jakarta.

Kementerian Pertahanan membenarkan kejadian itu melalui pernyataan resmi. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum dan menyebut pihaknya telah menerima laporan resmi mengenai insiden tersebut.

Kematian ketiga peserta ini memantik reaksi dari Senayan. Wakil Ketua Komisi I DPR, Anton Sukartono Suratto, menilai insiden berulang itu bukan sekadar kemalangan, melainkan sinyal bahwa ada yang perlu dibenahi secara sistemik dalam penyelenggaraan pelatihan.

“Pemeriksaan kesehatan bukan lagi sekadar memiliki surat sehat, tetapi harus benar-benar dilakukan pemeriksaan kesehatan secara mendetail di rumah sakit, seperti pemeriksaan medis komprehensif mulai dari fungsi jantung, tekanan darah, serta riwayat penyakit bawaan sebelum mereka diizinkan mengikuti latihan fisik,” kata Anton kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Anton menegaskan bahwa semangat peserta untuk mengikuti program bela negara layak dihargai. Namun keselamatan jiwa warga sipil, katanya, adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan.

“Kejadian yang menimpa ketiga peserta harus menjadi pengingat bahwa keselamatan jiwa warga negara adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa dikompromikan,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu juga mempersoalkan kurikulum pelatihan yang dinilai belum cukup mempertimbangkan kapasitas fisik peserta sipil. Ia meminta modul latihan dikaji ulang agar lebih menekankan pembinaan di dalam ruangan, bukan terfokus pada aktivitas fisik berat di luar ruangan, apalagi dalam kondisi cuaca ekstrem.

Di sinilah pertanyaan yang lebih mendasar sebenarnya muncul, program yang dirancang untuk mencetak pengelola koperasi desa dan koperasi nelayan mengapa mengharuskan pesertanya melewati latihan kemiliteran yang intensitasnya menyamai pembinaan prajurit? Perbedaan antara tujuan program dan jenis latihannya tampaknya belum pernah benar-benar dijawab.

Selain soal kurikulum, Anton meminta prosedur medis selama pelatihan diperkuat. Menurutnya, ketersediaan dokter, ambulans, dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat harus dipastikan berjalan, bukan sekadar tertera di atas kertas.

“Komisi I akan terus mengawal proses ini hingga tuntas dan memastikan ada perbaikan sistem yang benar-benar dijalankan demi menyempurnakan program ini ke depan,” pungkas Anton.