Mensos Gus Ipul: Program Sekolah Rakyat Dirancang untuk Jangkau 4 Juta Anak yang Putus Sekolah

, Jakarta – Lebih dari 4 juta anak usia 7 hingga 18 tahun di Indonesia tercatat tidak bersekolah, putus sekolah, atau berada di ambang putus sekolah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kecenderungan itu makin parah di jenjang yang lebih tinggi, dan sebagian besar dari mereka sama sekali tidak terdeteksi oleh program pemerintah mana pun.

Angka itu menjadi latar belakang ketika Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, berbicara di forum Belajaraya dengan Teman 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Dalam forum bertema gotong royong untuk ekosistem pendidikan itu, Gus Ipul menegaskan posisi program Sekolah Rakyat dalam kerangka kebijakan yang lebih besar.

“Sekolah Rakyat ini adalah bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Kita tidak hanya mengintervensi anaknya, tapi juga keluarganya. Harapannya, ketika anaknya lulus, keluarganya juga ikut naik kelas,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).

Framing itu penting. Sekolah Rakyat bukan sekadar program beasiswa atau sekolah gratis biasa, melainkan upaya memutus rantai kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendekatan berbasis keluarga.

“Ada jutaan anak yang tidak terlihat dalam sistem. Mereka ini invisible people. Bisa jadi ada di sekitar kita, tapi tidak tersentuh program,” ujar Gus Ipul.

Selama ini, kebijakan pendidikan kerap berbicara tentang standar dan kualitas, tetapi pertanyaan soal bagaimana kelompok paling bawah bisa mencapai standar itu jarang dijawab secara konkret. Sekolah Rakyat, menurut Gus Ipul, dirancang persis untuk menjawab celah itu.

“Kalau kita bicara standar pendidikan yang baik, tentu tinggi. Tapi bagaimana semua bisa naik ke sana? Jawabannya gotong royong. Sekolah Rakyat ini menjadi instrumen untuk mengangkat dari bawah,” tuturnya.

Di era teknologi yang bergerak cepat, ia mengakui bahwa pemerintah tidak punya banyak pilihan selain beradaptasi. Namun dengan keterbatasan anggaran, ia menegaskan partisipasi publik bukan pilihan, melainkan keharusan. Ruang bagi komunitas, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha harus dibuka selebar mungkin agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, yang juga hadir dalam forum yang sama, menambahkan dimensi lain dari persoalan ini.

“Hampir seluruh teori belajar menunjukkan bahwa keberhasilan belajar dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan belajar yang bersih dan lingkungan sosial yang nyaman menjadi kunci,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia mendorong birokrasi untuk peka terhadap kesenjangan yang belum terisi, dan menggerakkan kekuatan masyarakat untuk mengisi celah yang tidak bisa dijangkau oleh negara sendiri.

Dari sisi pendidikan keagamaan, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan peran madrasah dan pesantren yang selama ini kerap luput dari perhatian kebijakan besar.

“Lembaga pendidikan yang paling mengaktualisasikan nilai gotong royong adalah madrasah dan pesantren. Sekitar 95 persen dikelola swasta, dan tetap bertahan dengan kekuatan komunitas,” ungkap Nasaruddin Umar.

Pernyataan itu memberi gambaran bahwa jaringan pendidikan berbasis komunitas sebetulnya sudah lama berfungsi di luar sistem formal, dan mungkin itulah model yang tengah coba diadopsi negara lewat program seperti Sekolah Rakyat.