Asosiasi Garmen dan Tekstil Minta Pemerintah Perkuat Kebijakan Industri Nasional

, JAKARTA– Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menekankan pentingnya kebijakan strategis untuk meningkatkan daya saing industri tekstil nasional. Hal ini mengingat rantai pasok industri tekstil Indonesia yang panjang dan kompleks.

Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto menilai, penguatan sektor hulu dalam negeri menjadi krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku strategis. Namun demikian, selama kapasitas produksi nasional belum memadai, impor bahan baku tetap diperlukan agar proses produksi tidak terhambat.

“Impor bahan baku bagi produsen yang patuh aturan perlu berjalan cepat dan efisien agar daya saing industri tetap terjaga,” kata Anne dalam keterangan resmi, Rabu (14/1/2026).

Ia menambahkan, pemerintah telah berupaya menempatkan industri garmen dan tekstil sebagai sektor strategis. Komitmen ini perlu diterjemahkan secara konkret oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, regulasi, dan instrumen pelaksanaan yang nyata.

Anne menyambut baik perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan industri tekstil dan garmen nasional. Menurutnya, ini merupakan sinyal politik dan ekonomi yang sangat kuat bagi keberlanjutan sektor padat karya tersebut.

“Industri ini berperan vital dalam penciptaan lapangan kerja dan stabilitas sosial-ekonomi nasional,” imbuhnya.

Terkait penekanan presiden pada revitalisasi rantai pasok tekstil, AGTI menilai penguatan rantai pasok (supply chain) perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

AGTI juga memandang program hilirisasi yang dibahas presiden sebagai kunci peningkatan nilai tambah industri tekstil dan garmen. Dengan rantai pasok yang panjang, hilirisasi dinilai mampu memperkuat kemandirian industri sekaligus menjaga kontribusi sektor ini sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi nasional.

Selain itu, pengembangan teknologi dan semikonduktor dinilai berdampak strategis bagi penerapan industri 4.0 di sektor tekstil. Anne menyebut ketergantungan terhadap mesin impor masih tinggi, sehingga penguatan industri permesinan dalam negeri menjadi bagian penting dari agenda industrialisasi nasional.

Usai menggelar rapat terbatas di Hambalang, AGTI berharap arahan Presiden Prabowo Subianto segera ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret. Kebijakan yang dimaksud mencakup deregulasi, debirokratisasi perizinan, penyediaan energi yang kompetitif, serta dukungan fiskal dan pembiayaan.

“Dengan kebijakan yang terintegrasi, industri garmen dan tekstil dapat kembali meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya sebagai tulang punggung manufaktur padat karya nasional,” tutup Anne.