Ditanya Soal Gedung MUI Mewah vs Sekolah Bocor, Golkar: Jangan Keliru Baca Negara

, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Idrus Marham membela rencana pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia dan lembaga Islam di kawasan Bundaran HI. Ia menegaskan proyek itu bukan sekadar urusan fisik, melainkan kebutuhan strategis bangsa.

Pernyataan Idrus muncul setelah viral video TikTok akun Anton R yang membandingkan rencana gedung berlantai 40 di pusat Jakarta dengan kondisi SDN di Kabupaten Soe, Nusa Tenggara Timur, yang atapnya bocor dan tidak layak.

“Gedung Lembaga Islam Bukan Kemewahan, Tapi Kebutuhan Strategis Bangsa,” kata Idrus, Senin (9/2/2026).

Idrus menilai penguatan lembaga keagamaan memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan nasional.

Politikus Golkar itu meminta publik lebih cermat dalam melihat struktur kerja pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto, katanya, telah menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

“Jangan keliru membaca negara, presiden sudah tetapkan kebijakan, masalah ada di teknis pelaksanaan,” ujar Idrus.

Menurutnya, isu kemiskinan, stunting, dan pendidikan telah masuk dalam agenda pemerintah melalui berbagai program konkret.

“Kalau bicara soal kemiskinan, makanan, stunting, pendidikan, itu semua sudah ada kebijakannya. Presiden sudah menetapkan itu sebagai prioritas program nasional,” katanya.

Soal sekolah rusak yang muncul di lapangan, Idrus melempar tanggung jawab ke pelaksana di level teknis. Ia menyebut kementerian terkait dan pemerintah daerah yang harus bertanggung jawab, bukan kebijakan Presiden.

“Di dalam sebuah pemerintahan harus dipahami, ada pengambil kebijakan dan ada pelaksana kebijakan. Kalau ada sekolah bocor, distribusi makanan bermasalah, itu masuk ke wilayah teknis pelaksanaan kebijakan,” jelasnya.

Idrus kembali menekankan komitmen Presiden sudah tertuang jelas dalam visi-misi pemerintah.

“Presiden sudah mengambil kebijakan: pendidikan harus prioritas, kemiskinan harus diatasi, stunting harus diturunkan. Itu semua sudah tertuang dalam Asta Cita. Sekarang bagaimana pelaksanaannya di bawah, itu yang harus dibenahi,” tambahnya.

Meski membela arah kebijakan pemerintah, Idrus mengakui kritik dari masyarakat seperti yang disampaikan akun Anton R adalah hal positif.

Ia menganggap suara masyarakat sebagai alarm sosial agar Presiden dapat mengevaluasi kinerja jajaran di bawahnya.

“Apa yang disampaikan itu patut didengar dan dihargai. Itu masukan yang bagus. Tapi harus ditempatkan secara proporsional, agar kita melihat pemerintahan ini secara utuh,” tuturnya.

Tantangan sesungguhnya, kata Idrus, adalah memastikan koordinasi antara pusat dan daerah berjalan sinkron. Tanpa sinkronisasi yang baik, manfaat kebijakan sulit sampai ke pelosok negeri.