Indonesia Siapkan 8.000 Prajurit TNI untuk Misi Perdamaian di Gaza

, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah memfinalisasi rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperkirakan jumlah personel yang akan ditugaskan sekitar 8.000 prajurit TNI.

Prasetyo mengatakan angka tersebut masih dalam pembahasan. Namun, pemerintah sudah menyiapkan diri untuk segera mengirim pasukan jika kesepakatan tercapai.

“Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000,” ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menjadi landasan untuk mengirim pasukan perdamaian tersebut. Indonesia bergabung bersama tujuh negara muslim lainnya dalam forum tersebut.

Bank Indonesia resmi mendaftarkan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) sebagai penyelenggara bursa berjangka derivatif pasar uang dan valuta asing melalui surat bernomor 27/328/DPPK/Srt/B yang terbit pada 20 Juni 2025. Langkah ini menjadikan ICDX sebagai Self-Regulatory Organization pertama yang mengelola perdagangan derivatif pasar uang dan valas di bawah pengawasan Bank Indonesia.

Wilayah Rafah sempat muncul sebagai salah satu opsi lokasi penempatan pasukan. Prasetyo menegaskan keputusan tersebut belum final dan masih terus dikaji.

“Kita baru mempersiapkan diri, sewaktu-waktu sudah ada kesepakatan, kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan,” terangnya.

Prasetyo menekankan keterlibatan Indonesia dalam BoP bagian dari komitmen terhadap perjuangan Palestina. Pemerintah ingin mendukung pengakuan kemerdekaan Palestina dan meringankan penderitaan warga Gaza.

Bergabungnya Indonesia ke BoP diharapkan bisa menurunkan eskalasi konflik. Prasetyo optimis jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza bisa dibuka lebih luas.

“Setidaknya kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza, sehingga saudara-saudara kita berkurang penderitaannya. Dengan sekarang proses tersebut, bantuan-bantuan makanan bisa masuk ke Gaza,” kata Prasetyo.

Konferensi Tingkat Tinggi perdana BoP dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026. Presiden Prabowo Subianto telah mendapat undangan, namun kehadirannya belum bisa dikonfirmasi.

Terkait iuran keanggotaan BoP, Indonesia belum membayarkannya. Prasetyo menyebut hal tersebut masih menunggu proses teknis dan prosedur kenegaraan.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan proses pengiriman pasukan masih memerlukan koordinasi berjenjang. Mulai dari pihak yang mengoordinasikan misi di Gaza hingga Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat.

“Kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan,” kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

TNI AD sudah mulai melatih personel yang berpotensi ditugaskan dalam misi perdamaian. Fokus utama diarahkan pada kemampuan kesehatan dan zeni yang relevan dengan kebutuhan kemanusiaan dan rekonstruksi.

Maruli belum bisa memastikan jumlah pasti personel TNI AD yang dikirim. Namun, dia memperkirakan ada sekitar satu brigade atau 5.000 hingga 8.000 personel.

“Ya, bisa satu brigade, 5.000–8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” tutur Maruli.

Peran TNI AD saat ini terbatas pada penyiapan pasukan sesuai kebutuhan. Keputusan terkait penugasan, waktu keberangkatan, dan lokasi penempatan ada di tingkat komando lebih tinggi.