Seskab Teddy Minta Masyarakat Dukung WFH Nasional, Kebijakan Berlaku Mulai 1 April dan Dievaluasi Dua Bulan

, Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turun bicara soal kebijakan kerja fleksibel yang baru saja diluncurkan pemerintah. Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung kebijakan transformasi budaya kerja yang disiapkan sebagai respons atas ketidakpastian global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah yang menekan harga dan pasokan energi.

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha mari terus berpartisipasi dalam mendukung langkah-langkah transformasi budaya kerja ini. Mari tetap tenang, mari tetap produktif,” kata Teddy dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (31/3/2026).

Teddy menegaskan kebijakan ini bersifat fleksibel dan akan terus disesuaikan seiring perubahan situasi.

“Dan apa yang disampaikan dinamis, nanti apabila ada perubahan akan disampaikan oleh pemerintah secara cepat,” ujarnya.

Kebijakan ini bukan berdiri sendiri. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merinci bahwa pemerintah merancang Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional sebagai kerangka besar dari langkah-langkah adaptif ini, dengan skema kerja fleksibel, termasuk work from home (WFH), sebagai salah satu pilarnya.

“Program kebijakan ini disebut dengan Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional, dan nanti ditambah dengan kebijakan energi,” ungkap Airlangga.

WFH diberlakukan untuk aparatur sipil negara, dengan imbauan serupa kepada sektor swasta yang mempertimbangkan karakteristik masing-masing industri. Pemerintah juga mendorong efisiensi mobilitas, peningkatan penggunaan transportasi publik, dan penghematan energi di semua lini, mulai dari instansi pemerintah hingga rumah tangga.

Di sisi anggaran, pemerintah tidak berhenti pada perubahan pola kerja semata. Airlangga menyebut ada refocusing belanja negara dalam kisaran nilai yang tidak kecil.

“Potensi prioritas dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” ucapnya.

Kebijakan ini mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi dalam dua bulan ke depan. Pemerintah menyebutnya sebagai bagian dari transformasi struktural jangka panjang menuju ekonomi yang lebih efisien dan tahan terhadap guncangan eksternal.

Ada yang menarik dari framing kebijakan ini. Pemerintah memilih kata “transformasi budaya kerja”, bukan sekadar “kebijakan darurat energi”. Pilihan bahasa itu memberi sinyal bahwa WFH dan efisiensi konsumsi BBM diposisikan bukan sebagai respons sementara, melainkan sebagai perubahan perilaku yang ingin dilembagakan. Apakah dua bulan evaluasi cukup untuk membuktikan itu, masih terlalu dini untuk dijawab.