329 WNI di Iran Berstatus Siaga 1, DPR Desak Pemerintah Tak Tunda Langkah Evakuasi

, JAKARTA – Eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memaksa DPR angkat bicara. Anggota Komisi I dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret melindungi Warga Negara Indonesia yang tersebar di kawasan konflik, terutama mereka yang berada di Iran dan negara-negara Teluk.

“Pemerintah harus selalu siap untuk melakukan rencana kontingensi dan memfasilitasi evakuasi WNI kita ke tempat aman sebagai bentuk langkah antisipatif yang matang,” kata Farah Puteri Nahlia kepada wartawan.

Farah menegaskan, kesiapan itu tidak cukup hanya menyasar titik pusat konflik. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di negara-negara Teluk, yang secara geografis berdekatan dengan zona eskalasi, juga harus masuk dalam lingkup pengamanan pemerintah.

Kemlu RI dan KBRI Teheran sejauh ini telah memberlakukan status Siaga 1 bagi 329 WNI yang berada di Iran. Farah mengapresiasi langkah itu, namun menilai perkembangan situasi yang bergerak cepat menuntut respons yang lebih menyeluruh, bukan sekadar penetapan status.

Satu kelompok yang luput dari perhatian dalam situasi seperti ini adalah jemaah umrah. Farah secara khusus menyoroti nasib WNI yang sedang atau hendak kembali dari Mekkah dan Madinah, Arab Saudi. Ketidakpastian jalur udara di kawasan Timur Tengah bisa membuat ribuan jemaah terjebak tanpa kepastian kapan bisa pulang.

“Konflik ini tentu berdampak langsung terhadap keamanan rute penerbangan jemaah WNI yang hendak pulang dari ibadah umrah. Kami meminta kementerian terkait untuk segera berkoordinasi secara intensif dengan otoritas penerbangan dan maskapai,” tambahnya.

Di sini terlihat bahwa tekanan DPR tidak hanya soal evakuasi darurat, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih praktis, yakni mobilitas warga biasa yang kebetulan berada di kawasan genting pada waktu yang tidak tepat.

Farah juga memberikan dukungan terhadap inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan diri sebagai mediator konflik. Bagi PAN, langkah diplomasi itu relevan bukan sekadar sebagai gestur politik luar negeri, tetapi sebagai upaya mencegah krisis yang dampaknya bisa merambat jauh.

“Dengan kredibilitas yang kita miliki, Indonesia siap menjadi mediator demi mencegah krisis kemanusiaan dan ekonomi yang lebih luas,” pungkas Farah.