Pertamax Naik per 10 Juni, Ini Alasan Pemerintah dan Perbandingan Harga dengan Negara Tetangga

, Jakarta – Pemerintah resmi menyesuaikan harga Pertamax mulai 10 Juni 2026. Kebijakan ini memantik pertanyaan di kalangan konsumen, terutama soal alasan di balik kenaikan yang dinilai tiba-tiba oleh sebagian masyarakat.

Kunci untuk memahami perubahan ini ada pada status Pertamax sebagai bahan bakar non-subsidi. Berbeda dengan Pertalite dan Biosolar yang harganya ditentukan pemerintah, Pertamax mengikuti pergerakan harga minyak mentah di pasar global. Artinya, ketika harga energi internasional bergejolak, penyesuaian harga Pertamax adalah konsekuensi yang tak terhindarkan.

Dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak dunia memang mengalami tekanan dari berbagai arah, mulai dari ketidakpastian geopolitik di sejumlah kawasan hingga gangguan pada rantai pasok energi global. Kondisi itu mendorong biaya pengadaan BBM di banyak negara, termasuk Indonesia.

Yang perlu dicatat, pemerintah sebenarnya sudah menahan kenaikan ini selama beberapa bulan sebelumnya. Penyesuaian Juni ini, dengan kata lain, bukan reaksi mendadak, melainkan koreksi yang tertunda.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak berubah. Pertalite tetap Rp10.000 per liter, Biosolar tetap Rp6.800 per liter.

“Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujar Simon Aloysius Mantiri dalam keterangan resminya.

Ia juga menambahkan bahwa penyesuaian serupa tidak hanya dilakukan Pertamina. SPBU milik badan usaha swasta lain yang menjual BBM non-subsidi turut melakukan hal yang sama.

Menariknya, angka Rp16.250 per liter yang kini berlaku untuk Pertamax masih berada di bawah harga BBM setara RON 92-95 di sejumlah negara kawasan. Berdasarkan data per 11 Juni 2026, Filipina mematok harga sekitar Rp22.158 per liter, Myanmar Rp25.085, Thailand Rp28.910, Laos Rp31.945, dan Singapura yang paling tinggi di angka Rp42.971 per liter.

Perbandingan itu memberi konteks penting: di tengah tekanan harga energi yang sama-sama dirasakan negara-negara kawasan, Indonesia justru termasuk yang paling lamban menaikkan harga non-subsidinya.