Chusni Mubarok Nilai Penyaluran Gaji ASN ke Kopdes Perkuat Ekosistem Ekonomi Kerakyatan dari Desa

, SURABAYA — Wacana pemerintah pusat terkait penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menuai dukungan konstruktif dari legislatif daerah. Kebijakan ini dinilai memiliki asas manfaat besar dalam menggerakkan roda perekonomian dari tingkat akar rumput.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, H. Chusni Mubarok, S.H., M.M., M.H., menjelaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya menyambut baik dan mendukung arah kebijakan strategis tersebut. Meski demikian, ia menyebut jajarannya masih menunggu formula resmi serta sinkronisasi teknis dari pemerintah pusat.

“Kementerian terkait saat ini tentu tengah mematangkan formula agar skema ini berjalan efektif sesuai dengan target dan tujuan dihadirkannya koperasi desa,” ujar Chusni di Surabaya, Rabu (28/10/2026).

Pemerataan Ekonomi dari Desa

Menurut Chusni, gagasan penyaluran gaji ASN lewat KDMP sejalan dengan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang fokus membangun Indonesia dari desa. Pendekatan ini dinilai ampuh untuk memotong rantai kemiskinan sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang berpihak kepada masyarakat kecil atau pro wong cilik.

Ia menjelaskan, ruang lingkup KDMP dirancang sangat luas, mulai dari penyediaan pendanaan bagi UMKM, pengelolaan pergudangan (warehouse) serta cold storage untuk hasil tani dan peternakan, hingga rencana integrasi penyaluran bantuan sosial maupun gaji ASN.

“Saya optimistis kementerian dan lembaga terkait yang mengampu program KDMP ini tengah menyiapkan formula terbaik. Tujuannya jelas, yakni mengakselerasi perekonomian nasional yang dimulai secara masif dari desa,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Hidupkan Ekosistem Usaha 

Dari sudut pandang asas manfaat, Chusni membeberkan bahwa kebijakan ini akan menjadi motor penggerak aktivasi unit-unit usaha di dalam koperasi. Ketika ASN menerima gaji dan langsung membelanjakannya untuk kebutuhan pokok di koperasi desa tempat mereka berada, maka siklus ekonomi akan berputar secara langsung di tingkat lokal.

“Secara sosiologis, ASN setelah menerima gaji pasti berbelanja kebutuhan pokok. Jika transaksi itu dilakukan di koperasi desa, maka keuntungan dari perputaran uang tersebut akan kembali dinikmati oleh masyarakat desa setempat. Di situlah kebangkitan ekonomi kerakyatan berbasis ekosistem koperasi dimulai,” jelas Chusni.

Menanggapi tantangan geografis terkait keberadaan koperasi di wilayah terpencil, Chusni menegaskan bahwa operasionalisasi KDMP akan disesuaikan dengan karakteristik dan aksesibilitas wilayah masing-masing. Selama sebuah desa memiliki struktur administratif yang jelas dan dapat diakses, program ini diyakini tidak akan menemui kendala berarti.

Sinkronisasi Bank Himbara

Terkait potensi penyesuaian atau kerancuan transisional mengingat selama ini gaji ASN disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Chusni menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat.

“Apakah nantinya ada penyesuaian atau tidak, tentu kami masih menunggu keputusan dan sinkronisasi lintas kementerian, baik dari Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, maupun pihak Himbara yang selama ini menjadi mitra distribusi utama,” pungkasnya.