KLH Hentikan Operasional Tiga Perusahaan di Hulu Batang Toru
- KLH menghentikan sementara operasional tiga perusahaan—PT Agincourt Resources, PTPN III, dan PT NSHE—mulai 6 Desember 2025, serta mewajibkan audit lingkungan akibat banjir dan longsor di Batang Toru.
- Menteri LH Hanif Faisol menegaskan adanya potensi sanksi pidana jika audit menemukan pelanggaran yang memperparah bencana, khususnya di wilayah hulu DAS yang kini mengalami tekanan ekologis tinggi.
- PT Agincourt Resources membantah tudingan memperburuk banjir, dengan menyebut lokasi operasional mereka berada di sub DAS berbeda dari pusat banjir, namun audit lingkungan tetap akan menjadi penentu.
, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas pascabencana banjir dan longsor yang melanda kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memerintahkan penghentian sementara operasional tiga perusahaan yang beraktivitas di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), serta PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengembang PLTA Batang Toru. Ketiganya diwajibkan menghentikan seluruh kegiatan operasional mulai 6 Desember 2025 dan mengikuti audit lingkungan.
“Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta,” tegas Hanif dalam pernyataan resminya, Jumat (5/12).
Instruksi penghentian dilakukan setelah Hanif melakukan inspeksi langsung ke kawasan DAS Batang Toru dan Garoga. Pemerintah menilai perlu verifikasi lebih dalam terkait kontribusi aktivitas industri terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar perlindungan lingkungan.
Temuan lapangan menunjukkan tekanan ekologis di hulu DAS semakin meningkat sehingga audit lingkungan dinilai sebagai langkah pengendalian yang mendesak. Hanif menambahkan, curah hujan ekstrem yang kini menembus 300 mm per hari membuat kawasan tersebut berada dalam kondisi rawan bencana.
“Pemulihan lingkungan harus dilihat dalam satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” ujar Hanif.
KLH juga memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh aktivitas usaha, khususnya yang berada di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Penegakan hukum, menurut Hanif, akan ditempuh tanpa kompromi jika terbukti ada pelanggaran.
“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang seharusnya bisa dicegah,” tutupnya.
Sebelumnya, KLH menyebut terdapat delapan perusahaan yang diduga ikut memperparah banjir di wilayah Sumatra Utara. Kedelapan perusahaan itu bergerak di sektor tanaman industri, pertambangan emas, hingga perkebunan sawit.
Respons Perusahaan
PT Agincourt Resources angkat bicara terkait tudingan bahwa operasional Tambang Emas Martabe menjadi pemicu atau memperburuk banjir di Tapanuli Selatan. Mereka menilai kesimpulan tersebut terlalu dini.
“Temuan kami menunjukkan bahwa mengaitkan langsung operasional Tambang Emas Martabe dengan banjir bandang di Desa Garoga merupakan kesimpulan prematur dan tidak tepat,” ujar PTAR dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12).
Perusahaan menjelaskan bahwa pusat kejadian banjir berada di Desa Garoga di sub DAS Garoga, kemudian menyebar ke Huta Godang, Batu Horing, Sitinjak, dan Aek Ngadol. Sementara operasional PTAR berada di sub DAS Aek Pahu yang secara hidrologis disebut tidak berhubungan langsung dengan wilayah terdampak.
Meskipun demikian, audit lingkungan tetap akan menjadi penentu untuk memastikan sejauh mana aktivitas usaha di hulu DAS Batang Toru berpengaruh terhadap kerentanan kawasan tersebut.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
