AS Labeli Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris: Kondisi Timur Tengah Makin Memanas

, Pemerintah Amerika Serikat resmi mendesignasikan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) di Mesir, Lebanon, dan Yordania sebagai organisasi teroris asing (Foreign Terrorist Organizations/FTO). Keputusan yang diumumkan Departemen Luar Negeri AS ini memicu kontroversi luas, tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga di kalangan akademisi dan pengamat kebijakan luar negeri AS sendiri.

Langkah ini bukan sepenuhnya baru. Administrasi Trump periode pertama (2017-2021) pernah mencoba mendesignasikan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris namun gagal karena resistensi dari Departemen Luar Negeri dan intelijen AS yang menilai langkah tersebut tidak berbasis bukti yang solid. Kini, di periode kedua Trump, upaya itu kembali dilakukan, dan kali ini berhasil.

Keputusan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik yang lebih luas. Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi: Pertama, tekanan dari sekutu regional AS: Mesir di bawah Abdel Fattah el-Sisi, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah lama mendesak Washington untuk mendesignasikan Ikhwanul Muslimin sebagai teroris.

Bagi rezim-rezim ini, Ikhwan adalah ancaman eksistensial karena ideologi politik Islamnya yang menawarkan alternatif terhadap model otoritarian sekuler mereka. Designasi AS memberikan legitimasi internasional bagi represi domestik yang sudah berlangsung puluhan tahun terhadap aktivis Ikhwan di negara-negara tersebut.

Kedua, persaingan dengan Qatar dan Turki: Qatar dan Turki adalah pelindung utama Ikhwanul Muslimin di regional. Dengan mendesignasikan Ikhwan sebagai teroris, AS secara tidak langsung memberikan tekanan diplomatik kepada kedua negara ini. Ini bagian dari realignment geopolitik di mana AS di era Trump lebih condong ke kubu Mesir-Saudi-UAE daripada kubu Qatar-Turki.

Ketiga, agenda politik domestik Trump: Seperti kebijakan Venezuela yang dibahas sebelumnya, designasi ini juga berfungsi sebagai signaling kepada basis konservatif Trump bahwa ia “strong on Islamic extremism.” Narasi tentang “radical Islam” adalah salah satu pilar kampanye Trump sejak 2016, dan kebijakan seperti ini memperkuat citra tersebut.

Yang membuat designasi ini kontroversial adalah lemahnya basis faktual. Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya menyebut bahwa cabang-cabang Ikhwan di tiga negara tersebut “terlibat atau memiliki kapasitas untuk terlibat dalam aktivitas terorisme.” Frasa “memiliki kapasitas untuk” ini sangat problematis. Ia membuka pintu untuk designasi berbasis asumsi, bukan bukti konkret.

Akademisi dan peneliti yang mempelajari Ikhwanul Muslimin secara mendalam—seperti Carrie Rosefsky Wickham dari Cornell University atau Nathan Brown dari George Washington University—telah berulangkali menegaskan bahwa meskipun Ikhwan memiliki sayap-sayap radikal, organisasi sebagai keseluruhan tidak bisa dikategorikan sebagai teroris. Ikhwan adalah organisasi yang sangat heterogen, dengan spektrum dari yang moderat dan pro-demokrasi hingga yang konservatif dan anti-Barat, namun mayoritas cabangnya beroperasi dalam kerangka politik legal dan menolak kekerasan sebagai metode.

Bahkan intelijen AS sendiri dalam laporan-laporan internalnya yang bocor ke media pernah menyatakan bahwa designasi teroris terhadap Ikhwan secara keseluruhan tidak didukung oleh bukti yang memadai dan akan kontraproduktif terhadap kepentingan AS di regional.

Designasi ini akan memiliki dampak dramatis. Di Mesir, di mana puluhan ribu anggota dan simpatisan Ikhwan sudah dipenjara sejak kudeta militer 2013, ini akan memberikan pembenaran tambahan bagi represi yang lebih keras. Aset-aset finansial individu atau organisasi yang terkait Ikhwan di yurisdiksi AS atau sekutunya bisa dibekukan. Aktivis Ikhwan yang berada di pengasingan bisa menghadapi ekstradisi atau penangkapan.

Di Lebanon dan Yordania, di mana Ikhwan dan afiliasinya (seperti Islamic Action Front di Yordania) beroperasi sebagai partai politik legal, designasi ini menciptakan ambiguitas hukum yang berbahaya. Apakah politisi dari partai-partai ini masih bisa berkunjung ke AS? Apakah organisasi-organisasi sipil yang berafiliasi dengan Ikhwan bisa menerima dana dari donor internasional?

Yang lebih luas, designasi ini akan memperkuat narasi rezim-rezim otoriter di Timur Tengah bahwa setiap bentuk oposisi politik Islami adalah terorisme. Ini akan menutup ruang politik yang sudah sangat sempit, mendorong radikalisasi lebih lanjut, dan berpotensi menciptakan self-fulfilling prophecy: organisasi yang awalnya moderat bisa terdorong ke radikalisme justru karena tidak ada lagi ruang untuk partisipasi politik legal.

Reaksi terhadap keputusan ini beragam. Mesir, UAE, dan Bahrain menyambut dengan antusias. Qatar dan Turki mengecam keras. Uni Eropa mengeluarkan pernyataan hati-hati yang menekankan pentingnya berbasis bukti dalam designasi teroris. PBB belum berkomentar resmi.

Di AS sendiri, beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat dan bahkan beberapa Republikan yang lebih moderat mempertanyakan legalitas dan kebijaksanaan keputusan ini. Organisasi-organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International mengecam designasi sebagai “politically motivated” dan berpotensi melanggar kebebasan berpolitik dan berekspresi.