Airlangga Menyebut QRIS membuat sistem pembayaran negara lain “panas dingin”.

, Jakarta – Sistem pembayaran QRIS kembali jadi sorotan setelah disebut membuat sejumlah negara “panas dingin”. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan cakupan penggunaan QRIS kini makin meluas, baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Airlangga mengungkapkan QRIS telah digunakan oleh 57 juta konsumen dan 39 juta merchant di Indonesia. Tidak hanya itu, metode pembayaran ini juga sudah bisa dipakai di berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Jepang, hingga Korea.

“Itu sudah digunakan oleh 57 juta konsumen Indonesia. Dan ini sudah menunjukkan bahwa penggunaan QRIS bisa membuat payment system negara lain panas-dingin,” kata Airlangga dikutip dari Detik.com, Senin (24/11/2025).

Pemerintah, lanjut Airlangga, tengah mempercepat akselerasi ekonomi digital. Berdasarkan ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA), nilai ekonomi digital RI diproyeksikan melonjak dari US$ 90 miliar menjadi US$ 360 miliar. Bahkan angka itu dinilai masih bisa naik lebih tinggi.

“Opportunity-nya bukan hanya US$ 360 miliar tetapi bisa meningkat menjadi US$ 600 miliar,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan, penguatan kerangka ekonomi digital dapat ditopang oleh transaksi lintas negara—salah satunya melalui integrasi QRIS. Sistem pembayaran ini dinilai punya peran besar bagi aktivitas UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah juga mendorong digitalisasi untuk sektor masa depan seperti pengembangan AI, industri semikonduktor, hingga genome sequencing untuk layanan kesehatan.

Namun Airlangga menyoroti ekosistem startup Indonesia yang masih tertinggal. Saat ini, Indonesia baru memiliki 45 startup, jauh di bawah negara tetangga. Malaysia sudah mencatat lebih dari 60 startup, sementara Singapura mencapai 495 startup.

“Ini masih jauh lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain. Ini yang harus tumbuh dan kita kembangkan agar menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam akselerasi perekonomian,” tuturnya.

Sahabat, jika mau saya bisa buatkan judul alternatif, ringkasan poin, atau versi yang lebih pendek sesuai kebutuhan media.