Bahlil Pastikan Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik, Meski Minyak Dunia Bergejolak Akibat Konflik Timur Tengah

, Jakarta – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan dinaikkan dalam waktu dekat. Kepastian itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, di tengah tekanan harga minyak global yang terus merangkak akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Bahlil menyebut APBN 2026 masih mampu menanggung beban lonjakan harga minyak, termasuk jika harga minyak mentah menyentuh US$100 per barel. Angka itu terbilang jauh di atas asumsi dasar yang dipatok pemerintah dalam APBN tahun ini, yaitu US$70 per barel atau yang dikenal sebagai Indonesian Crude Price (ICP).

“Kalau dengan harga, insya Allah, kalau US$100, rata-rata sekarang kan US$70. Kalau mau 100 dolar, itu insya Allah masih dalam koridor APBN, masih bisa kita exercise,” kata Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Pernyataan Bahlil datang bersamaan dengan paparan simulasi fiskal yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (13/3/2026) pekan lalu. Airlangga membentangkan tiga skenario dampak kenaikan harga minyak terhadap postur APBN 2026.

Pada skenario pertama, bila rata-rata ICP sepanjang tahun mencapai sekitar US$90 per barel dengan nilai tukar Rp17.000 per dolar AS, defisit APBN diperkirakan melebar ke 3,18 persen terhadap PDB. Skenario ini diasumsikan terjadi jika perang berlangsung sekitar lima bulan dengan harga minyak sempat melonjak ke US$107 per barel selama periode konflik.

Skenario moderat memperkirakan rata-rata ICP di US$97 per barel, kurs Rp17.300, dan defisit mencapai 3,53 persen. Durasi perang diasumsikan enam bulan.

Yang paling berat adalah skenario ketiga. Jika rata-rata ICP menembus US$115 per barel sepanjang 2026, kurs rupiah melemah ke Rp17.500, dan konflik bersenjata berlarut hingga 10 bulan dengan harga minyak sempat menyentuh US$130 per barel, defisit APBN bisa melebar ke 4,06 persen terhadap PDB.

“Defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden,” ujar Airlangga Hartarto dalam sidang kabinet tersebut.

Perlu dicatat, realisasi ICP di awal tahun masih berada di bawah asumsi APBN. Januari tercatat US$64,41 per barel, sementara Februari sedikit naik ke US$68,79 per barel. Angka-angka itu belum memasukkan dampak penuh dari eskalasi konflik yang baru benar-benar memanas dalam beberapa pekan terakhir.

Di situlah letak ketidakpastiannya. Klaim bahwa APBN “masih aman” disampaikan ketika konflik baru berjalan hitungan minggu, sementara simulasi pemerintah sendiri menunjukkan bahwa jika perang berlanjut melewati lima bulan, batas defisit 3 persen sudah tidak bisa dipertahankan tanpa pemangkasan belanja yang cukup dalam.