Prabowo Jamin Kepastian Hukum Indonesia untuk Tarik Investor di Forum Davos
- Prabowo menegaskan Indonesia berkomitmen menjamin kepastian dan keadilan hukum untuk menciptakan iklim investasi sehat dalam pidato di WEF Davos.
- Pemerintah bertekad memberantas korupsi tanpa pandang bulu, dilakukan sebagai wujud pelaksanaan sumpah menegakkan konstitusi dan supremasi hukum.
- Tahun pertama pemerintahan Prabowo berhasil menyita 4 juta hektare lahan ilegal dan mengungkap penyimpangan besar di sektor BBM dan migas.
, SWISS – Presiden Prabowo Subianto memberikan jaminan kuat kepada para investor global bahwa Indonesia akan senantiasa menegakkan kepastian dan keadilan hukum. Komitmen ini disampaikan langsung dalam pidatonya di ajang World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss, Kamis 22 Januari 2026.
Dalam kesempatan itu, Prabowo meyakini bahwa kepastian hukum dan keadilan merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Ia memahami bahwa tanpa adanya jaminan hukum yang kuat, investor tidak akan tertarik menanamkan modal mereka.
“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” tambahnya.
Presiden Indonesia juga menegaskan komitmen serius pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air. Prabowo menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku korupsi akan dilakukan tanpa tebang pilih atau diskriminasi.
“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” kata Prabowo.
Di hadapan forum ekonomi global tersebut, kepala negara mengungkapkan temuan mengejutkan di awal masa pemerintahannya. Prabowo menemukan penyimpangan besar dalam pengelolaan bahan bakar dan minyak mentah, serta praktik ilegal yang merajalela di hampir semua sektor ekonomi.
“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa,” kata Prabowo.
Presiden mengkritisi keras praktik-praktik tersebut dengan tegas. Ia menilai aktivitas ilegal tersebut bukan bagian dari usaha bebas atau pasar bebas yang sehat.
“Saya menyebut ini bukan usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus,” lanjutnya.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
