Bahlil Ungkap Rencana Ganti LPG dengan Gas Bumi Lokal, Ini Alasannya
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan CNG sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor LPG, namun masih dalam tahap konsolidasi lintas sektor.
- CNG berbasis gas bumi domestik yang lebih melimpah dibanding bahan baku LPG, yakni propana dan butana, yang produksinya di dalam negeri sangat terbatas.
- PGN melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia telah lebih dulu memperluas layanan CNG ke berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian energi nasional.
, Jakarta – Pemerintah mulai serius mempertimbangkan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG yang selama ini sebagian besar masih bergantung pada impor. Wacana itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa pembahasan CNG belum mencapai tahap keputusan final. Berbagai kementerian dan pemangku kepentingan teknis masih melakukan konsolidasi untuk memastikan kebijakan ini bisa dijalankan secara efektif jika kelak ditetapkan.
“Pengembangan CNG masih dalam pembahasan dan akan difinalisasi. Ini menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat kemandirian energi dari sektor LPG,” ujar Bahlil Lahadalia.
Secara teknis, CNG berasal dari gas bumi yang komponen utamanya adalah metana (C1) dan etana (C2), dua jenis gas yang cadangannya relatif melimpah di dalam negeri. Gas tersebut dikompresi menggunakan peralatan khusus hingga mencapai tekanan sekitar 250 hingga 400 bar agar bisa digunakan sebagai bahan bakar.
Berbeda dengan LPG yang berbahan baku propana dan butana (C3-C4), produksi kedua senyawa itu di Indonesia memang sangat terbatas sehingga harus dipasok dari luar negeri. Di sinilah letak ketidakseimbangan yang ingin dipangkas pemerintah.
“Masih dalam tahap konsolidasi agar hasilnya lebih optimal,” tambah Bahlil.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sejauh ini sudah bergerak lebih awal. Melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia, layanan CNG terus diperluas ke berbagai daerah. PGN memandang CNG sebagai instrumen yang dapat menekan pengeluaran negara untuk impor energi, karena sumbernya bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Dorongan ke arah CNG ini muncul di tengah tekanan yang sudah lama dirasakan dalam neraca energi nasional. Indonesia mengimpor LPG dalam jumlah besar setiap tahun, dan beban itu menjadi salah satu titik lemah ketahanan energi yang terus dipersoalkan. Pengembangan CNG, jika berhasil difinalisasi dan diimplementasikan secara luas, bisa menjadi salah satu langkah paling konkret dalam agenda kemandirian energi pemerintahan Prabowo, meski jarak antara kajian dan eksekusi di lapangan selalu menjadi tantangan tersendiri.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
