BBM Makin Mahal Akibat Perang, Ini Hitungan Konkret Kenapa Indonesia Harus Segera Beralih ke Kendaraan Listrik
- Harga minyak Brent menembus USD 116 per barel per 30 Maret 2026, mempertebal ancaman terhadap APBN karena 60–70% kebutuhan minyak nasional masih dipasok dari impor, sementara produksi domestik hanya 600 ribu barel per hari.
- Setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 1 per barel berpotensi menambah beban subsidi Rp8–10 triliun; jika harga minyak bertahan di atas USD 90–100, total subsidi energi bisa melampaui Rp300 triliun per tahun.
- Pengamat Martinus Pasaribu menyebut transisi ke kendaraan listrik sebagai langkah fiskal strategis, dengan potensi penghematan devisa Rp30–40 triliun per tahun jika satu juta mobil listrik dan lima juta motor listrik sudah beroperasi secara nasional.
, Jakarta – Lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu konflik bersenjata di Timur Tengah mulai mengancam ruang fiskal Indonesia. Per Senin (30/3/2026), harga minyak jenis WTI sudah menembus USD 102 per barel, sementara minyak Brent bertengger di kisaran USD 116 per barel.
Di tengah tekanan itu, percepatan adopsi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) disebut bukan lagi sekadar agenda hijau, melainkan pertahanan nyata bagi keuangan negara.
Pengamat otomotif Martinus Pasaribu mengingatkan bahwa setiap lonjakan harga minyak global langsung menggerus ruang subsidi pemerintah. Dampaknya tidak berhenti di sektor energi.
“Kondisi ini berisiko memangkas alokasi belanja produktif di sektor infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan,” ujar Martinus dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Angkanya tidak kecil. Dalam asumsi makro APBN, setiap kenaikan harga minyak sebesar satu dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi antara Rp8 triliun hingga Rp10 triliun. Jika harga minyak dunia bertahan di atas USD 90 hingga USD 100 per barel, total belanja subsidi energi bisa melampaui Rp300 triliun per tahun.
Masalahnya, Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Sekitar 60 hingga 70 persen kebutuhan minyak nasional dipasok dari luar negeri, sementara produksi domestik terus merosot ke level 600 ribu barel per hari. Ketergantungan ini yang membuat gangguan di jalur logistik seperti Selat Hormuz terasa langsung ke dalam negeri.
Inilah yang membuat kalkulasi soal kendaraan listrik menjadi lebih dari sekadar wacana. Dari sisi biaya operasional, kesenjangan dengan kendaraan berbahan bakar minyak cukup mencolok: pengguna kendaraan listrik hanya menanggung sekitar Rp300 hingga Rp500 per kilometer, sementara kendaraan BBM membutuhkan Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilometer untuk jarak yang sama.
Secara makro, potensinya bahkan lebih besar. Keberadaan satu juta mobil listrik dan lima juta motor listrik di jalanan nasional diprediksi mampu memangkas konsumsi BBM hingga tiga juta kiloliter per tahun. Penghematan devisa yang dihasilkan ditaksir mencapai Rp30 triliun hingga Rp40 triliun per tahun.
Yang menarik, angka itu dihitung dengan asumsi harga minyak dunia tetap tinggi seperti sekarang. Artinya, semakin mahal minyak, semakin besar pula nilai penghematan yang bisa diraih dari transisi ini.
Elektrifikasi transportasi juga diyakini memberi efek berganda bagi industri dalam negeri, mulai dari penguatan ekosistem baterai, peningkatan investasi energi bersih, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur.
“Transisi ini adalah strategi konkret untuk menjaga kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global. Kendaraan listrik bukan hanya soal energi bersih, tapi soal menyelamatkan keuangan negara,” pungkas Martinus.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperkuat kebijakan terpadu, mencakup insentif fiskal yang tepat sasaran, perluasan jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah, dan penguatan basis manufaktur lokal sebagai fondasi jangka panjang.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
