Geruduk Gedung KPK, KMP Reformasi Desak Pengusutan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD RI

, Jakarta— Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digedor massa Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Reformasi (KMP Reformasi), Senin (29/12). Mereka menuntut lembaga antirasuah itu bergerak cepat menuntaskan dugaan praktik suap dalam pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Dalam aksi yang digelar di depan Gedung Merah Putih KPK, para demonstran membawa spanduk besar bertuliskan desakan agar Ketua DPD RI periode 2024–2029, Sultan Bachtiar Najamudin, diperiksa secara hukum. Massa juga membentangkan poster bergambar Sultan dengan tanda silang merah, sebagai simbol penolakan terhadap kepemimpinannya yang dinilai sarat masalah.

“Kami datang bukan untuk basa-basi. KPK tidak boleh ragu, jangan takut memeriksa siapa pun yang terlibat. Ini menyangkut marwah lembaga negara,” teriak orator aksi.

Dugaan praktik suap dalam pemilihan pimpinan DPD RI sebelumnya mencuat setelah M. Fithrat Irfan, yang mengaku sebagai mantan staf di lingkungan DPD RI, melapor ke KPK. Dalam laporannya, ia menyebut sedikitnya 95 anggota DPD RI diduga menerima aliran uang dengan nilai mencapai USD 13 ribu per orang, bahkan ada pembagian door to door sebesar USD 5 ribu untuk memastikan dukungan politik.

KMP Reformasi menyebut kasus ini sebagai skandal serius yang mencoreng wajah demokrasi dan meruntuhkan wibawa lembaga perwakilan daerah.

“Publik bertanya, beranikah KPK membuka semuanya? Jangan sampai kasus sebesar ini justru mandek karena intervensi kekuasaan,” tegas mereka.

Dalam aksinya, KMP Reformasi menyampaikan empat tuntutan tegas:

1. Mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Sultan Bachtiar Najamudin.
2. Meminta Sultan Bachtiar Najamudin mundur dari jabatan Ketua DPD RI.
3. Mendesak investigasi tuntas terkait aliran dana suap kepada anggota DPD RI.
4. Menyatakan dukungan penuh kepada KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

KMP Reformasi juga mengingatkan, jika kasus ini dibiarkan, reputasi DPD RI akan makin terpuruk dan kepercayaan publik terhadap KPK semakin melemah.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait progres penanganan laporan tersebut, sementara tekanan publik terus meningkat.