Bencana Sumatera dan Harga Mahal Kegagalan Tata Kelola Hutan

, Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—bukan sekadar fenomena cuaca ekstrem. Di tengah duka dan tingginya angka korban, mencuat sebuah fakta yang viral, ribuan kayu gelondongan yang ikut terseret arus, menciptakan istilah baru yakni Tsunami Kayu. Fakta ini seketika mengubah narasi bencana alam menjadi tragedi tata kelola lingkungan yang berujung pada pertaruhan politik dan hukum.

Presiden dan jajaran menteri sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, merespons dengan kesan hanya berfokus pada bantuan darurat dan penanganan logistik.  Namun, temuan gelondongan kayu yang ketika banjir tersebut membuat publik menekan dan bahkan memaksa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta pihak kepolisian turun tangan. Mereka bahkan memaksa untuk menyelidiki dugaan kuat pembalakan liar (ilegal logging) dan pembukaan lahan skala besar.

Peran Tsunami Kayu dalam Kegagalan Konservasi

Secara ilmiah, banjir bandang yang ekstrem di kawasan hutan adalah indikasi hilangnya kemampuan daerah resapan air. Ketika vegetasi di hulu hilang, air hujan tidak tertahan dan langsung meluncur deras ke hilir, membawa material padat—dalam kasus ini, kayu dan lumpur.

Politikus dan anggota DPR dari berbagai komisi (Komisi III dan Komisi VIII) kompak menyuarakan dugaan pembalakan liar, bahkan menduga adanya keterlibatan korporasi besar di balik praktik tersebut. “Kayu gelondongan yang hanyut itu bukan ranting pohon lapuk. Itu adalah bukti nyata deforestasi sistematis, baik ilegal maupun yang terjadi di bawah kedok izin alih fungsi lahan yang dikeluarkan secara serampangan di masa lalu,” tegas seorang pegiat lingkungan dari Jaringan Anti-Deforestasi Sumatera (JADS).

Investigasi mendalam yang dilakukan oleh tim gabungan harus bisa membedah, apakah kayu-kayu itu berasal dari hutan yang memang dibalak secara ilegal oleh oknum, ataukah berasal dari kawasan hutan yang ‘dibersihkan’ karena telah mendapatkan izin pembukaan lahan untuk perkebunan (sawit atau HTI)?

Perbedaan ini krusial. Jika berasal dari praktik ilegal murni, masalahnya ada pada penegakan hukum (Polri dan Kejaksaan). Namun, jika berasal dari kawasan berizin yang rentan bencana, masalahnya ada pada kebijakan spasial dan political will pemerintah daerah dan pusat dalam memberikan konsesi di zona konservasi.

Pertaruhan Politik: Status Bencana Nasional dan Anggaran

Di tengah isu lingkungan ini, muncul polemik politik lain, perlukah bencana Sumatera ditetapkan sebagai status Bencana Nasional?

Para kepala daerah di Sumatera awalnya menyuarakan bahwa skala bencana sudah melampaui kemampuan APBD. Komisi VIII DPR pun menaksir kerugian bisa mencapai ratusan triliun Rupiah. Penetapan status nasional akan membuka keran bantuan yang lebih besar dari APBN, dan mobilisasi sumber daya yang lebih terpusat (BNPB, TNI/Polri).

Namun, pemerintah pusat melalui Istana dan Seskab terkesan menahan diri, menyatakan bahwa bencana dapat ditangani secara nasional tanpa harus ditetapkan sebagai status darurat nasional. Argumen Istana adalah penanganan lebih penting daripada debat status formal, dan bahwa APBN serta dana siap pakai masih mencukupi.

Sikap hati-hati pemerintah ini menimbulkan pertanyaan, apakah penetapan status nasional ditahan karena kekhawatiran anggaran, atau karena penetapan status tersebut akan semakin menyeret pemerintah pusat ke dalam tanggung jawab hukum dan politik terkait akar masalah bencana (yakni, kerusakan lingkungan)?

Jika status nasional ditetapkan, investigasi terhadap penyebab utama (deforestasi) akan menjadi kewajiban yang lebih mengikat. Ini berpotensi menyeret nama-nama lama yang terlibat dalam pemberian izin konsesi besar-besaran, yang merupakan area sensitif politik.

Masa Depan Tata Kelola: Moratorium dan Transparansi

Bencana Sumatera adalah lonceng peringatan keras bagi Kabinet saat ini. Kerusakan lingkungan yang akut telah menyebabkan korban jiwa massal, alih-alih sekadar kerugian materi.

DPR dan berbagai aktivis mendesak pemerintah untuk segera melakukan moratorium izin, artinya DPR mendesak untuk menghentikan sementara semua izin baru penggunaan kawasan hutan, terutama di zona rawan bencana. selanjutnya, DPR meminta untuk melakukan audit menyeluruh terhadap izin-izin HTI dan perkebunan sawit yang dikeluarkan dalam dua dekade terakhir, khususnya yang berada di hulu sungai. Dan yang terakhir, DPR meminta transparansi data dengan membuka peta konsesi kepada publik, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi peruntukan lahan di daerah mereka.

Kisah Tsunami Kayu di Sumatera adalah bukti bahwa ekonomi tanpa ekologi adalah ilusi yang mematikan. Keputusan politik, baik dalam bentuk pemberian izin konsesi maupun penegakan hukum pembalakan liar, secara langsung berimplikasi pada nyawa rakyat. Tugas berat menanti pemerintah: membuktikan bahwa tanggap darurat yang mereka berikan bukan sekadar penanganan korban, tetapi juga keberanian untuk menindak tegas korporasi yang terlibat perusakan lingkungan dan mereformasi total tata kelola hutan Indonesia.