Kepala BGN Klaim Program MBG Diakui Ekonom sebagai Pendekatan Pembangunan Baru

- Kepala BGN Dadan Hindayana klaim program MBG mulai diakui ekonom IPB yang tadinya skeptis sebagai pendekatan ekonomi baru dalam pembangunan Indonesia setelah berjalan satu tahun.
- Anggaran MBG 2026 ditetapkan Rp268 triliun dengan dana cadangan Rp67 triliun, 93 persen dana disalurkan langsung ke SPPG dengan rata-rata Rp1 miliar per bulan untuk setiap satuan pelayanan.
- BGN telah cairkan dana Rp32,1 triliun per 13 Februari 2026 dalam waktu satu setengah bulan, pencairan terbesar sepanjang sejarah republik dengan 70 persen untuk bahan baku dan 20 persen operasional.
, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkap bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan dampak ekonomi dan mulai diakui sebagai program yang bermanfaat.
Hal itu disampaikan Dadan dalam paparan pada agenda Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
“Alhamdulillah sekarang sudah berjalan satu tahun dan kemudian mulai mendapat pengakuan dari rekan sejawat saya ahli ekonomi dari IPB, yang tadinya skeptis dengan program makan bergizi, akhirnya beliau sekarang melihat bahwa MBG ini merupakan pendekatan ekonomi baru dalam pembangunan di Indonesia,” ujar Dadan.
Dadan mengungkap bahwa dana MBG untuk tahun 2026 telah dianggarkan sebesar Rp268 triliun, dengan dana cadangan sebesar Rp67 triliun.
“Sehingga akan mencapai sekitar 335 triliun dan jangan lupa bahwa 93 persen dari anggaran tersebut itu dialirkan oleh BGN melalui KPPN langsung ke satuan pelayanan pemenuhan gizi di setiap SPPG, di setiap provinsi, di kampung-kampung,” kata Dadan.
Ia menjelaskan bahwa uang yang cair kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi rata-rata setiap bulan mencapai hampir Rp1 miliar. Dari jumlah tersebut, 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku, 20 persen untuk membiayai operasional termasuk gaji relawan, dan 10 persen diberikan sebagai insentif bagi pihak yang membangun SPPG di setiap lokasi.
Dadan memaparkan sebaran SPPG di berbagai daerah, seperti Aceh yang memiliki 608 SPPG dan Jawa Barat 5.295 SPPG. Menurutnya, sebaran SPPG tersebut mencerminkan peredaran uang.
“Itu mencerminkan jumlah uang yang beredar di daerah tersebut, kali 1 miliar. Jadi kalau ada 608 SPPG itu artinya Rp608 miliar ada di Aceh dalam satu bulan. Kemudian di Jawa Barat ada 5.295 SPPG itu artinya ada 5,295 triliun per bulan di Jawa Barat,” jelasnya.
Ia juga memproyeksikan bahwa dalam satu setengah bulan, terdapat Rp29 triliun uang yang sudah beredar di masyarakat dan menyebar merata di seluruh provinsi.
Per tanggal 13 Februari 2026, BGN telah mencairkan dana sebesar Rp32,1 triliun. Dadan menegaskan bahwa pencairan dana sebesar itu dalam waktu satu setengah bulan merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah republik.
“Dan belum pernah ada sepanjang sejarah republik, ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan Rp32,1 triliun dalam waktu satu setengah bulan. Dan itu 70 persen untuk beli bahan baku, 20 persen untuk bayar biaya operasional. Dan 10 persen untuk memberikan insentif kepada mereka yang melakukan bantuan di dalam program makanan bergizi gratis,” pungkasnya.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di: