MUI Desak Prabowo Tarik Indonesia dari Board of Peace

, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia mengajukan permintaan keras kepada pemerintah untuk mengkaji ulang posisi Indonesia dalam Board of Peace. Opsi penarikan diri, menurut MUI, perlu dipertimbangkan serius.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyebut keputusan Jakarta bergabung ke forum itu sebagai langkah yang janggal.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata Cholil lewat akun X pribadi miliknya pada Rabu, 28 Januari 2026.

Dia meminta Presiden Prabowo Subianto secara tegas menarik Indonesia dari keanggotaan tersebut.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah di Depok, Jawa Barat, itu menjelaskan Board of Peace digagas langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai anggotanya. Fakta ini, menurut Cholil, sudah cukup meragukan.

“Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” ujarnya.

Cholil juga menyoroti bahwa Palestina bahkan tidak diikutkan dalam keanggotaan forum tersebut.

Lebih jauh, dia mengungkap detail yang membuatnya menganggap keputusan Indonesia bergabung semakin tidak masuk akal: Indonesia masih dipungut biaya keanggotaan.

“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja,” tegasnya.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnto Abdul Hakim, lebih tajam lagi dalam membaca situasi. Dia menilai Board of Peace adalah bentuk nyata neokolonialisme dengan bungkus baru.

“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” kata Prof Sudarnoto.

MUI, lanjutnya, menolak apa yang disebutnya perdamaian semu. Inisiatif Trump dinilai tidak berbasis pada keadilan, melainkan hanya menata ulang peta kepentingan regional.

Posisi MUI tegas: setiap upaya perdamaian yang tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama, berpotensi melanggengkan penjajahan dengan muka baru.

“Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” terangnya.

Sudarnoto menambahkan, model seperti ini justru menggeser fokus dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan.

MUI mengakui niat baik pemerintah Indonesia yang ingin berkontribusi bagi perdamaian dunia. Namun organisasi ulama ini juga mengingatkan risiko yang harus diperhitungkan.

“Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” tambahnya.

Dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, kata Sudarnoto, penjajahan dalam bentuk apa pun adalah kezaliman yang wajib diakhiri. Perdamaian sejati hanya bisa terwujud jika hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya.

“Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati,” katanya.