PBNU Bergejolak: Dikhawatirkan Mengganggu Stabilitas Kabinet Merah Putih

, Rentetan desakan mundur dari sejumlah kiai di PBNU terhadap Ketua Umum Gus Yahya Cholil Staquf memicu kegaduhan internal. Tensi politik ormas Islam terbesar itu dikhawatirkan mengganggu stabilitas Kabinet Merah Putih.

Kubah gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kramat Raya, Jakarta Pusat, kembali diselimuti asap ketegangan politik. Kursi Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, digoyang oleh rentetan desakan yang diklaim datang dari jajaran Syuriyah (Dewan Penasihat) dan sejumlah kiai sepuh. Desakan pemakzulan atau setidaknya desakan mundur ini mencuat bak bom waktu, hanya beberapa pekan setelah Gus Yahya secara tegas menolak desakan serupa.

Polemik internal ini memuncak setelah mencuatnya kabar rapat harian Syuriyah yang konon membahas ketidakpuasan atas gaya kepemimpinan sang Ketua Umum, terutama terkait kebijakan konsolidasi organisasi yang dinilai terlalu visibel secara politik di era transisi kekuasaan nasional.

Ketidakpuasan di Tengah Konsolidasi

“Ini bukan soal pemakzulan, ini soal menjaga marwah organisasi,” ujar seorang sumber yang dekat dengan jajaran Syuriyah, yang meminta namanya tidak disebutkan, kepada Tempo, Minggu malam. “Banyak kiai merasa Gus Yahya terlalu cepat mengambil langkah-langkah politik tanpa berkonsultasi penuh dengan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dan Syuriyah. Khususnya, terkait manuver-manuver yang terlalu dekat dengan pusat kekuasaan (pemerintahan yang baru).”

Desakan ini diwarnai oleh isu-isu yang terbilang sensitif, mulai dari dugaan ketidakseimbangan finansial hingga penempatan beberapa loyalis Gus Yahya di posisi-posisi strategis PBNU yang memicu kecemburuan struktural.

Pada 23 November, Tempo memperoleh salinan surat yang diklaim beredar di internal, menyoroti penolakan sebagian kiai Syuriyah terhadap beberapa kebijakan strategis PBNU. Menanggapi itu, Gus Yahya sempat mengumpulkan sejumlah ulama dan Alim Ulama untuk rapat tandingan. Hasilnya, seperti disampaikan juru bicara rapat tersebut, “100 persen ulama sepakat tidak ada pemakzulan.”

Namun, pernyataan tersebut tak meredam gejolak. Tiga kiai sepuh yang disebut-sebut sebagai motor penggerak desakan tersebut justru bergeming. Mereka menilai, penolakan Gus Yahya untuk mundur hanya akan memperpanjang krisis legitimasi yang telah menggerus kepercayaan publik terhadap netralitas organisasi.

Rasionalitas Ekonomi dan Politik Orde Baru

Krisis internal PBNU ini tidak dapat dilepaskan dari konteks politik-ekonomi Indonesia kontemporer. NU, sebagai ormas terbesar, seringkali diibaratkan sebagai “kapal besar” yang tidak mungkin berlayar tanpa dukungan logistik dan politik dari negara.

Seorang pengamat politik Islam dari Universitas Indonesia (UI), Dr. Badrudin Ardiansyah, menilai bahwa keretakan ini adalah akibat dari ketidakmampuan elit PBNU dalam merekonsiliasi antara etika keagamaan (khittah) dengan rasionalitas ekonomi dan politik yang semakin pragmatis.

“NU selalu berada dalam paradoks. Di satu sisi, ia ingin menjaga jarak dengan politik praktis, tapi di sisi lain, kebutuhan untuk mempertahankan jaringan dan program sosial yang masif, membutuhkan akses ke sumber daya negara,” jelas Ardiansyah saat dihubungi Tempo.

Menurut Ardiansyah, perseteruan ini adalah manifestasi dari perebutan kendali atas kebijakan strategis PBNU di tengah Kabinet Merah Putih.

“Kursi Ketum PBNU hari ini bukan hanya soal kepemimpinan umat, tapi juga kunci akses ke berbagai proyek, kemitraan BUMN, hingga penempatan kader di birokrasi. Ini adalah pertempuran untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ‘penjaga gerbang’ kekuasaan NU,” katanya.

Isu ini berpotensi merembet ke stabilitas politik nasional mengingat NU memiliki basis massa yang sangat besar dan beberapa kader pentingnya duduk di kabinet.

Dampak pada Kabinet Merah Putih

Meskipun Gus Yahya dan Rais Aam Miftachul Akhyar, yang sempat dikabarkan bersitegang, telah berupaya menunjukkan kesatuan, chaos di tubuh NU menimbulkan kegamangan di lingkaran Istana. Presiden Prabowo Subianto, yang Kabinetnya berambisi melakukan konsolidasi cepat pasca-pemilu, tidak ingin stabilitas ormas pendukung utamanya terganggu.

Sumber internal Istana yang dihubungi Tempo mengungkapkan, beberapa menteri yang berasal dari NU kini berada dalam posisi yang dilematis, terjebak di antara loyalitas kepada organisasi dan kepatuhan pada agenda pemerintah.

“Pemerintah pasti akan mendorong penyelesaian damai karena gejolak ini sangat mengganggu narasi persatuan nasional. Tetapi, jika pemakzulan terjadi, dampaknya pada penyeimbangan politik di kabinet akan signifikan,” ungkap sumber tersebut.

Jika krisis ini berlanjut, Kongres Luar Biasa (KLB) mungkin menjadi satu-satunya jalan keluar, meskipun secara konstitusi organisasi hal itu sangat sulit ditempuh. Namun, sejarah menunjukkan, dalam politik NU, norma-norma bisa saja fleksibel di bawah tekanan kekuasaan dan kepentingan. Kegaduhan di Kramat Raya, tampaknya, masih akan berlanjut, menunggu intervensi soft power yang menentukan siapa pemenang di atas karpet hijau PBNU.