Pemerintah Diminta Utamakan Keselamatan 45 WNI di Meksiko Pasca Eskalasi Kekerasan

, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI menyoroti kondisi keamanan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di negara bagian Jalisco, Meksiko, menyusul eskalasi kerusuhan setelah kematian pemimpin kartel narkoba setempat. Situasi itu dinilai berpotensi membahayakan puluhan WNI yang berada di wilayah tersebut.

Data awal menunjukkan sekitar 45 WNI menetap di Jalisco, sebagian besar bekerja sebagai rohaniwan, terapis pijat, pengusaha, dan tenaga profesional lainnya. Eskalasi kekerasan dipicu oleh tewasnya Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, yang dikenal sebagai El Mencho, dalam baku tembak dengan militer Meksiko pada akhir pekan lalu.

Anggota DPR Fraksi PKB, yang juga bergelut di bidang hubungan luar negeri dan pertahanan, menekankan perlunya negara hadir secara aktif untuk menjamin keselamatan para WNI yang berada di tengah situasi bergejolak itu.

“Kondisi yang berkembang di Jalisco sangat mengkhawatirkan. Negara harus hadir memastikan seluruh WNI dalam keadaan aman. Keselamatan mereka adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” kata Oleh Soleh melalui keterangannya kepada pers.

Politikus tersebut mendorong Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Meksiko agar terus melakukan komunikasi intensif dengan WNI, termasuk memperbarui data keberadaan mereka dan menyediakan jalur komunikasi darurat yang mudah diakses.

Selain itu, ia meminta pemerintah menyiapkan langkah kontingensi jika situasi tak kunjung membaik, termasuk rencana evakuasi ke lokasi yang lebih aman.

“KBRI harus aktif menjangkau dan memastikan kondisi setiap WNI. Jika situasi semakin tidak terkendali, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah evakuasi ke tempat yang lebih aman,” lanjutnya.

Ia juga mengimbau seluruh WNI yang berada di Jalisco untuk menahan diri, menghindari lokasi berbahaya, membatasi aktivitas di luar rumah, dan mengikuti arahan otoritas setempat serta perwakilan Indonesia di Meksiko.

Komisi I DPR akan terus memantau perkembangan terkini dan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan perlindungan maksimal bagi warga Indonesia di luar negeri.