Prabowo dan Trump Dijadwalkan Teken Kesepakatan Dagang di Februari, Ada Kejutan untuk Ekspor RI

, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengklaim telah mencapai kesepakatan optimal dalam negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan ini akan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada pertengahan Februari 2026.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan hasil negosiasi dengan Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat sangat menguntungkan Indonesia. Ia bahkan menjanjikan kejutan terkait beberapa komoditas unggulan yang selama ini menjadi andalan ekspor ke AS.

“Hasil negosiasi tarif kita sangat bagus. Akan ada sedikit surprise beberapa komoditas yang ekspornya tinggi sekali ke AS, kita berhasil menegosiasikan sangat optimal,” kata Susiwijono di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026).

Ia enggan merinci komoditas apa saja yang dimaksud. Namun, perjanjian ini diharapkan membuka akses lebih luas bagi produk Indonesia melalui hak istimewa tarif dari USTR.

Pemerintah berharap kesepakatan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026. Penandatanganan oleh kedua kepala negara menunggu konfirmasi jadwal resmi.

“Mudah-mudahan ini menjadi pendorong ekonomi kita di Kuartal I tahun 2026. Mudah-mudahan di pertengahan bulan ini nanti kita akan sebarkan dan kita akan konfirmasi waktu antara kedua kepala negara bisa menandatangani ini,” tambahnya.

Meski optimistis dengan hasil negosiasi, pemerintah tetap waspada terhadap kebijakan ekonomi Trump yang agresif. Susiwijono menyoroti penggunaan tarif sebagai senjata tekanan geopolitik yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi global.

“Harus kita akui, instrumen tarif yang digunakan Trump ini sangat mempengaruhi, bagaimana supply chain atau kemudian berbagai rantai pasok global,” ujarnya.

Kebijakan tarif Trump memang telah memicu ketegangan perdagangan dengan berbagai negara. Ancaman tarif tinggi terhadap produk impor menjadi salah satu isu paling hangat dalam diplomasi ekonomi internasional.

Indonesia sendiri termasuk negara yang selama ini bergantung pada pasar AS untuk sejumlah komoditas ekspor. Perjanjian ini dinilai penting untuk menjaga daya saing produk Indonesia di tengah kompetisi ketat dengan negara lain.

Pemerintah menargetkan perjanjian dagang ini tidak hanya mengamankan tarif preferensial, tapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokan global yang semakin kompleks.