Mengkhawatirkan! Rasio Utang Indonesia Tembus 40,5%, Lampaui Era Pandemi COVID-19

, JAKARTA – Kontraksi penerimaan pajak yang terus berlanjut dan pembengkakan utang pemerintah tidak hanya mengancam kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, tetapi juga pengelolaan anggaran tahun-tahun mendatang.

Kementerian Keuangan hingga saat ini telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar 614,9 triliun rupiah sampai 30 November 2025. Angka tersebut setara dengan 84,06 persen dari outlook Laporan Semester (Lapsem) I/2025 yang dipatok sebesar 731,5 triliun rupiah.

Jika ditambahkan dengan realisasi utang sampai akhir 2024, total outstanding utang pemerintah hingga November 2025 telah menembus angka 9.428,06 triliun rupiah.

Dengan mengasumsikan pertumbuhan ekonomi tahun ini 5,2 persen atau di kisaran 23.290,23 triliun rupiah, rasio utang pemerintah telah membengkak mendekati angka 40,5 persen.

Namun apabila menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5 persen, rasio utang pemerintah pusat jika dibandingkan dengan realisasi November 2025 bisa menembus angka 40,55 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka rasio utang akan jauh lebih tinggi lagi jika menghitungnya dengan outlook penarikan utang APBN yakni di angka 731,5 triliun rupiah. Rasio utang pemerintah bisa tembus berada di kisaran 40,9 persen hingga 41,05 persen.

Jika itu terjadi, rasio utang 2025 tercatat tertinggi selama tiga tahun terakhir. Rasio utang 2025 bahkan telah melampaui capaian tahun pertama pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, rasio utang hanya tercatat sebesar 39,4 persen.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa penarikan utang ini masih berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang hati-hati untuk menutup defisit anggaran.

Hingga akhir November, defisit APBN tercatat sebesar 2,35 persen terhadap PDB. Angka ini diproyeksikan bergerak menuju target akhir tahun sebesar 2,78 persen terhadap PDB.

“Itu on track. Biasanya suka disebut ‘tekor’, ini on track menuju desain dari APBN. Sesuai laporan semester di DPR kemarin, kita perkirakan defisitnya 2,78 persen dari PDB,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Untuk menjaga efisiensi biaya utang, Suahasil mengungkapkan strategi pemerintah dalam mengelola jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN), khususnya yang diterbitkan saat pandemi COVID-19. SBN edisi pandemi tersebut memiliki profil jatuh tempo pada kurun waktu 2025, 2026, 2027, hingga 2028.

Pemerintah secara aktif melakukan debt switching atau penukaran utang dengan bersinergi bersama Bank Indonesia (BI) melalui skema burden sharing yang telah disepakati sebelumnya, maupun dengan lembaga multilateral.

“Kita bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching. Bukan hanya dengan BI, Pak Suminto aktif melakukan debt switching dengan berbagai lembaga multilateral,” jelas Suahasil.

Selain rekayasa tenor utang, pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar 85,6 triliun rupiah yang telah mendapat persetujuan DPR. Penggunaan SAL ini bertujuan untuk mengurangi target penerbitan SBN di pasar, sehingga suplai obligasi negara tetap terjaga.

Dari sisi manajemen kas, Kementerian Keuangan menerapkan langkah prefunding dan menempatkan dana likuiditas sekitar 200 triliun rupiah di perbankan umum sebagai penyangga kas negara.

“Pasar keuangan dalam tren membaik, dukungan pembiayaan makin efisien,” tutupnya.