“Saya Ganti Semua!” Purbaya Siapkan Kejutan Drastis untuk Bea Cukai dan Pajak

, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji melakukan perombakan besar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak. Ia menyebut langkah ini sebagai upaya “obrak-abrik” untuk memperbaiki kinerja kedua institusi.

Purbaya mengaku sebenarnya sudah ingin melakukan perombakan sejak tahun lalu. Namun ia baru bergabung di pemerintahan pada September 2025, sehingga waktu terlalu mepet.

Selain itu, merombak jelang tutup tahun berisiko mengacaukan kinerja kementerian. Apalagi saat itu pemerintah tengah berada di fase krusial untuk menggenjot penerimaan pajak.

“Sebentar lagi Bea Cukai dan Pajak akan saya obrak-abrik. September kan saya baru masuk bulan itu kan, kalau kita obrak-abrik bulan itu kacau, masih di tahap akhir dari penumbuhan pajak,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dalam waktu dekat, Purbaya akan menyasar sejumlah pejabat Bea Cukai di luar Direktur Jenderal. Fokusnya terutama pada bidang kepabeanan di pelabuhan.

“Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis, mungkin beberapa hari lagi atau besok. Saya ganti semua pejabatnya selain dirjen, di sekeliling dirjen saya tukar semuanya,” kata Purbaya.

Ia menegaskan akan mengganti seluruh kepala pelabuhan dan kepala kantor wilayah yang mengawasi pelabuhan. Beberapa bahkan akan diberhentikan sementara atau “dirumahkan.”

“Jadi pejabat di lima pelabuhan besar akan diganti semua,” tambahnya.

Meski begitu, Purbaya mengakui DJBC saat ini tengah melakukan perbaikan dari sisi SDM dan tata kelola. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja institusi yang selama ini kerap dikritik.

Namun jika perbaikan tidak terlihat, Purbaya mengancam akan membekukan DJBC. Fungsinya akan dialihkan ke perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance, seperti kebijakan di era Orde Baru.

“Ini untuk saya merupakan ancaman yang serius. Karena Pak Presiden bilang, kalau Bea Cukainya enggak betul, tahun ini, mungkin akhir tahun diganti dengan SGS,” tegas Purbaya.

Ancaman serupa juga diarahkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini dipicu oleh kinerja penerimaan pajak sepanjang 2025 yang jauh dari target.

Realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.917,6 triliun, atau 87,6 persen dari target Rp 2.189,3 triliun. Ada selisih atau shortfall sebesar Rp 271,7 triliun.

“Kalau tahun lalu kan pengumpulannya (pajak) enggak tercapai, saya bisa bilang saya menteri baru. Tahun ini saya enggak bisa bilang saya menteri baru. Kalau enggak beres pasti saya yang disikat duluan. Tapi sebelum saya disikat, saya sikat aja Dirjen Pajaknya sama Dirjen Bea Cukainya duluan,” ujar Purbaya.

Meski ancaman keras dilontarkan, Purbaya mengaku optimistis pencapaian pajak 2026 bisa terpenuhi. Ia menilai Dirjen Pajak sudah berkomitmen memperbaiki kinerja.

“Kami sudah berkomitmen untuk memperbaiki pekerjaan kami, Pak Bimo (Dirjen Pajak) dan Pak Bea Cukai untuk lebih baik di tahun 2026,” ucapnya.

Perombakan yang akan dilakukan Purbaya tergolong berani mengingat kedua direktorat jenderal ini merupakan institusi kunci dalam penerimaan negara. Bea Cukai mengawasi pintu masuk barang impor, sementara Pajak mengelola penerimaan domestik.

Keputusan untuk mengganti pejabat di lima pelabuhan besar juga mengindikasikan fokus Purbaya pada poin-poin rawan yang selama ini dianggap bermasalah. Pelabuhan adalah gerbang utama perdagangan, dan kerap menjadi sorotan terkait praktik tidak sehat.

Ancaman menggunakan SGS juga bukan isapan jempol. Pada era 1980-an hingga 1990-an, pemerintah Indonesia pernah menggunakan jasa SGS untuk melakukan inspeksi pra-pengapalan impor karena ketidakpercayaan terhadap aparat Bea Cukai saat itu.

Jika langkah serupa benar-benar diambil kembali, ini akan menjadi tamparan keras bagi lembaga yang seharusnya menjadi tulang punggung penerimaan negara.