Warga Palestina Khawatir Aneksasi Tepi Barat Setelah Israel Sahkan Aturan Baru Kepemilikan Tanah

, Yogyakarta-Keputusan pemerintah Israel mengubah regulasi pendaftaran tanah di Tepi Barat memicu kekhawatiran mendalam di kalangan warga Palestina. Mereka menganggap langkah ini sebagai bentuk aneksasi terselubung atas wilayah yang secara hukum internasional masih menjadi wilayah pendudukan.

Kabinet Israel mengumumkan sejumlah keputusan pada hari Minggu kemarin. Selain membolehkan warga Yahudi membeli properti di Tepi Barat—wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967—pemerintah juga memerintahkan agar catatan pertanahan di kawasan itu dibuka untuk publik.

Konsekuensi dari kebijakan ini, warga Israel yang ingin menguasai wilayah di Tepi Barat akan lebih mudah mengetahui identitas pemilik tanah. Para ahli memperingatkan, hal ini membuka celah bagi intimidasi dan tekanan terhadap pemilik tanah Palestina.

Kabinet juga memutuskan bahwa kewenangan mengeluarkan izin pembangunan untuk permukiman Yahudi ilegal di Hebron dan kompleks Masjid Ibrahimi akan beralih dari Pemerintah Kota Palestina Hebron kepada Israel.

Moataz Abu Sneina, yang menjabat sebagai direktur Masjid Ibrahimi di Hebron, menyaksikan langsung upaya Israel merebut tanah Palestina. Masjid Ibrahimi merupakan simbol nasional Palestina dan situs suci penting dalam Islam karena kaitannya dengan Nabi Ibrahim atau Abraham.

“Yang terjadi hari ini adalah perkembangan paling serius sejak 1967. Kami memandangnya dengan kekhawatiran besar terhadap Kota Lama dan Masjid Ibrahimi, yang merupakan simbol dan jantung Hebron yang berdenyut, serta makam para patriark dan nabi,” ujar Abu Sneina.

Kompleks Masjid Ibrahimi juga menjadi tempat suci bagi umat Yahudi, yang menyebutnya sebagai Makam Para Patriark. Seorang pemukim Yahudi Israel menewaskan 29 warga Palestina setelah membabi buta menembaki jemaah Muslim yang sedang salat di masjid tersebut pada 1994.

Tidak lama setelah peristiwa berdarah itu, otoritas Israel membagi lokasi tersebut menjadi area salat untuk Yahudi dan Muslim. Pemukim ekstremis kanan Israel terus memperkuat kendali mereka atas sejumlah kawasan di Hebron.

Meski jumlah mereka hanya beberapa ratus orang, para pemukim telah menguasai wilayah luas di pusat kota dengan perlindungan militer Israel.

Abu Sneina menjelaskan, Israel berulang kali berupaya memperkuat pijakannya di dalam Kota Hebron dan masjid. Langkah-langkah pemerintah terbaru ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Israel yang semakin gencar sejak Oktober 2023, bertepatan dengan dimulainya serangan militer Israel terhadap Gaza.

“Ini berbentuk peningkatan serbuan pemukim, pembatasan terhadap jemaah, kontrol atas keluar-masuk, dan larangan azan—semuanya bagian dari kebijakan sistematis yang bertujuan mengendalikan sepenuhnya lokasi suci ini,” kata Abu Sneina.

“Israel terus melanggar semua kesepakatan, terutama Protokol Hebron, menutup sebagian besar pintu masuk masjid dan hanya menyisakan satu titik akses yang sepenuhnya dikendalikan. Ini membuka jalan bagi pembagian baru atau realitas yang lebih keras daripada pembagian temporal dan spasial yang diberlakukan sejak pembantaian 1994,” tambahnya.

Mohannad al-Jaabari yang memimpin Komite Rehabilitasi Hebron—organisasi Palestina yang fokus pada pemulihan Kota Lama Hebron—menyatakan bahwa pemerintah Israel sudah meningkatkan kehadirannya di lapangan dalam upaya menguasai kota tersebut.

Dia menunjuk pada penyitaan toko-toko milik Pemerintah Kota Hebron di Kota Lama, pembangunan puluhan unit permukiman ilegal, dan rekonfigurasi pipa air dengan menghubungkannya ke jaringan perusahaan air Israel, menciptakan apa yang disebutnya sebagai “sistem apartheid masif”.

Al-Jaabari memperingatkan bahwa tujuan akhirnya adalah mendirikan kawasan Yahudi yang menghubungkan permukiman dengan Masjid Ibrahimi dengan cara mengosongkan lingkungan Palestina dari penduduknya.

“Semua lembaga Hebron sedang bersiap menghadapi fase yang sulit. Kami tengah bersiap menghadapi serangan sengit terhadap lembaga-lembaga Palestina, terutama Komite Rehabilitasi,” katanya.

Keputusan terbaru pemerintah Israel membuka pintu bagi apa yang telah terjadi di Hebron untuk terulang di tempat lain. Para pemukim Israel bisa mendirikan kehadiran di kota-kota Palestina lainnya dan memaksa penduduk lokal untuk pergi, demikian peringatan para ahli.

Nabil Faraj, jurnalis dan analis politik Palestina, menyebut langkah pemerintah Israel sebagai tindakan “berbahaya”.

“Ini telah memaku paku terakhir di peti mati proses perdamaian,” ujar Faraj.

Dia menjelaskan bahwa Israel sedang merekayasa ulang lanskap geografis Tepi Barat, memperluas infrastruktur untuk melayani permukiman, dan berusaha melucuti Otoritas Palestina dari kendali administratif dan keamanan.

Warga Palestina di Betlehem kini khawatir mereka akan merasakan pengalaman serupa yang sudah dialami Hebron. Salah satu keputusan kabinet Israel pada hari Minggu menetapkan bahwa Masjid Bilal bin Rabah di kota tersebut—yang dikenal umat Yahudi sebagai Makam Rachel—akan ditempatkan di bawah administrasi Israel untuk pembersihan dan pemeliharaan.

Sebelumnya, masjid ini berada di bawah yurisdiksi pemerintah kota Betlehem. Pemakaman masjid juga terdampak oleh keputusan ini.

“Ini akan memengaruhi yang hidup dan yang mati. Aneksasi area tersebut akan mencegah pemakaman dan kunjungan ke pemakaman Islam. Ini sangat serius dan sama sekali tidak dapat kami terima,” kata Bassam Abu Srour yang tinggal di kamp pengungsi Aida, Betlehem.

Di Betlehem, Hebron, dan seluruh Tepi Barat, warga Palestina merasa tidak berdaya menghentikan apa yang mereka lihat sebagai aneksasi bertahap.

Mamdouh al-Natsheh, pemilik toko di Hebron, mengatakan dia kini memiliki perasaan yang tumbuh bahwa apa yang sedang terjadi adalah upaya memaksakan realitas permanen.

“Kota ini diambil dari rakyatnya langkah demi langkah. Pembatasan harian berubah menjadi kebijakan tetap yang mencekik setiap detail kehidupan,” katanya.

Dia menambahkan bahwa dampak paling dalam dirasakan oleh anak-anak dan generasi muda yang tumbuh di kota yang “terbagi dan terus dipantau”, merampas rasa alami mereka terhadap masa depan.

“Saya takut suatu hari nanti kami akan diberi tahu bahwa area ini telah resmi dianeksasi, dan keberadaan kami bergantung pada izin. Di Hebron, sebuah rumah bukan hanya dinding—ia adalah sejarah dan identitas. Setiap aneksasi berarti hilangnya keamanan dan stabilitas,” kata al-Natsheh.