Workshop PPG UNS: 495 Calon Guru Diperkuat Etika Akademik dan Anti Kekerasan

- Workshop Etika Akademik dan Pencegahan serta Penanganan Kekerasan oleh PPG UNS
- 495 mahasiswa calon guru Gelombang 1 Tahun 2026 dari enam bidang studi
- Membentuk calon guru yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berintegritas, beretika, dan peka terhadap isu kekerasan di sekolah
, Surakarta — Menjadi guru hari ini tidak lagi cukup dengan menguasai materi pelajaran. Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya ruang belajar yang aman dan inklusif, peran pendidik dituntut melampaui fungsi pengajar: mereka harus mampu membaca situasi, menjaga etika, sekaligus melindungi peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan.
Kesadaran itulah yang menjadi pijakan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam menggelar Workshop Etika Akademik serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Selasa (31/3/2026). Sebanyak 495 calon guru dari enam bidang studi dilibatkan dalam upaya membangun fondasi pendidikan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas dan berkepekaan sosial.
Di ruang workshop, peserta tidak hanya mendengarkan paparan materi. Mereka diajak melihat lebih dekat realitas yang kerap luput dari perhatian: relasi kuasa di ruang kelas, bentuk-bentuk kekerasan yang tidak selalu kasat mata, hingga pentingnya etika dalam setiap praktik pendidikan.
Ketua PPG UNS, Dr. Idam Ragil Widianto Atmojo, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses panjang pembentukan karakter calon guru. Pendidikan, menurutnya, tidak bisa dilepaskan dari nilai.
“Kami ingin mahasiswa tidak berhenti pada pemahaman konsep. Nilai-nilai etika akademik harus dihidupi, menjadi bagian dari cara mereka berpikir dan bertindak,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Dekan FKIP UNS yang mengingatkan bahwa tantangan guru masa depan semakin kompleks. Guru tidak hanya dituntut menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menjadi figur yang mampu membentuk karakter sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman.
“Kepekaan menjadi kunci. Guru harus mampu membaca tanda-tanda kekerasan, sekecil apa pun itu, dan tidak membiarkannya terjadi,” katanya.
Dalam sesi materi, persoalan kekerasan di dunia pendidikan dibedah dari berbagai sisi. Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) UNS, Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, mengingatkan bahwa kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk fisik.
Ia menyebut, kekerasan bisa muncul dalam bentuk psikis, seksual, hingga diskriminasi yang sering kali tersembunyi dalam praktik sehari-hari. Dampaknya pun tidak sederhana, karena dapat memengaruhi perkembangan dan rasa aman peserta didik dalam jangka panjang.
“Karena itu, pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua pihak harus terlibat, termasuk guru sebagai garda terdepan di ruang kelas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Kode Etik Mahasiswa UNS, Dr. Sapto Hermawan, menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi profesi pendidik. Menurutnya, kode etik bukan sekadar aturan formal, melainkan kompas moral yang membimbing setiap keputusan dan tindakan.
“Etika harus hidup dalam keseharian, bukan hanya dipahami sebagai dokumen,” katanya.
Workshop ini pada akhirnya tidak hanya menjadi ruang transfer pengetahuan, tetapi juga ruang refleksi. Peserta diajak menyadari bahwa menjadi guru berarti siap memikul tanggung jawab yang lebih luas: menjadi teladan, menjaga nilai, dan memastikan setiap peserta didik merasa aman dan dihargai.
Dari ruang-ruang seperti inilah, PPG UNS berharap lahir generasi pendidik yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk menolak kekerasan dan membangun budaya pendidikan yang lebih manusiawi.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di: