Lolos Seleksi KIP, Brigita Manohara Punya Rekam Jejak Aliran Dana Korupsi

, Jakarta — Nama Brigita Purnawati Manohara muncul dalam daftar 63 peserta yang dinyatakan lulus seleksi penulisan makalah rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2026–2030. Pengumuman itu diterbitkan oleh Panitia Seleksi Kementerian Komunikasi dan Digital pada 19 Februari 2026.

Nama perempuan yang berprofesi sebagai presenter televisi itu sebelumnya sudah disebut dalam surat dakwaan resmi jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar pada Agustus 2023. Lolosnya Brigita sontak memantik diskusi publik.

Dalam dakwaan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah 2013–2022, Ricky Ham Pagawak, jaksa KPK merinci bahwa uang senilai Rp 380 juta mengalir ke rekening atas nama Brigita Purnawati Manohara. Dana itu disebut jaksa sebagai bagian dari harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan, ditransfer, dan dialihkan oleh terdakwa dengan tujuan menyembunyikan asal usulnya.

Brigita telah diperiksa KPK sebanyak dua kali, pertama pada Juli 2022 dalam kapasitas saksi perkara korupsi, dan kedua pada Juni 2023 dalam perkara TPPU. Dalam kesaksiannya, ia mengakui menerima transfer dari Ricky Ham Pagawak sebesar Rp 380 juta dalam 11 kali pengiriman antara 2013 hingga 2015.

Kepada media, Brigita menyebut uang itu sebagai bentuk apresiasi atas profesinya sebagai presenter dan konsultan komunikasi dari seorang teman baik. Ia mengatakan telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya ke negara melalui KPK.

“Semua sudah saya kembalikan kepada negara melalui KPK. Sama seperti saya berteman dengan kamu, meminta bantuan profesional. Karena kinerjamu bagus, lalu saya mengapresiasi kinerja kamu, memberikan imbal jasa,” kata Brigita sebagaimana dikutip detikcom, Februari 2023 lalu.

Namun, Ketua KPK saat itu menegaskan bahwa pengembalian uang hasil pencucian uang tidak serta-merta menghapus unsur pidana dan masih perlu terus didalami.

Ricky Ham Pagawak sendiri didakwa menerima uang dari berbagai sumber korupsi senilai lebih dari Rp 211 miliar selama menjabat sebagai bupati. Ia didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Lolosnya Brigita dalam seleksi makalah KIP menuai pertanyaan serius dari kalangan akademisi hukum dan pegiat antikorupsi. KIP Pusat adalah lembaga negara mandiri yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan mandat mengawasi transparansi badan-badan publik dan memutus sengketa informasi antara masyarakat dan negara.

Standar kelayakan untuk posisi komisioner lembaga semacam KIP seharusnya melampaui syarat formal “tidak dipidana.” Standar tata kelola publik yang baik, sebagaimana digariskan OECD dalam panduan antikorupsi untuk pejabat lembaga pengawas, mensyaratkan calon yang tidak hanya bebas dari vonis tetapi juga bebas dari keterkaitan dengan lingkar korupsi dalam bentuk apapun.

Persyaratan seleksi yang ditetapkan Panitia Seleksi sendiri mewajibkan setiap calon menandatangani pakta integritas dan surat pernyataan tidak pernah dipidana karena tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Brigita secara formal memenuhi syarat itu karena statusnya hanya sebagai saksi, bukan terdakwa maupun terpidana.

Namun celah antara kepatuhan formal dan standar moral inilah yang kini dipertanyakan. Dari 3.140 pendaftar awal, ribuan orang gugur di tahap administrasi karena persoalan teknis seperti usia dan kelengkapan dokumen. Sementara seseorang yang namanya tercatat dalam dakwaan TPPU di pengadilan korupsi dan dua kali diperiksa KPK dinyatakan lolos ke tahap berikutnya.

Panitia Seleksi dalam pengumuman yang sama membuka mekanisme masukan rekam jejak dari masyarakat terhadap seluruh 63 peserta, yang dapat disampaikan melalui email panselkip@komdigi.go.id hingga 6 Maret 2026. Setiap masukan dijanjikan akan diperlakukan sebagai informasi rahasia.

Hingga berita ini diturunkan, Panitia Seleksi KIP belum memberikan pernyataan resmi terkait rekam jejak Brigita Purnawati Manohara. Permintaan konfirmasi kepada sejumlah lembaga terkait soal polemik ini juga belum mendapat respons.