Pemprov Jatim Dorong Percepatan KEK Tembakau Madura untuk Koreksi Ketimpangan Ekonomi

, Surabaya – Madura sudah terlalu lama menghasilkan tanpa benar-benar menikmati. Pulau yang menyumbang porsi signifikan produksi tembakau Jawa Timur itu kini mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau sebagai upaya membalik ketimpangan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Ironi itu memang tidak mudah disangkal. Produksi tembakau Jawa Timur menempati posisi penting dalam peta nasional, dengan Madura sebagai salah satu penyumbang terbesarnya. Namun keuntungan dari industri pengolahan justru mengalir deras ke luar wilayah, sementara petani dan masyarakat lokal tidak banyak kebagian.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespons dengan sikap yang tidak basa-basi.

“Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal. Madura harus maju, dan ini akan kita perjuangkan sampai berhasil,” tegas Khofifah.

Untuk mengawal jalannya proses teknis, Khofifah menugaskan Wakil Gubernur Emil Dardak agar tidak ada tahapan yang mandek di tengah jalan.

Dokumen-dokumen pendukung kini tengah disiapkan secara intensif, termasuk kajian akademik yang akan diajukan ke pemerintah pusat. Dukungan bupati se-Madura juga sudah terhimpun, memberi tekanan moral sekaligus politik agar usulan ini tidak menguap begitu saja.

“Ini bukan sekadar pembangunan kawasan. Ini tentang mengembalikan hak ekonomi masyarakat Madura,” ujar Subairi Muzakki, Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik.

Ada yang menarik dari cara Madura bergerak kali ini. Keempat kabupaten yang selama ini kerap bergerak sendiri-sendiri kini berdiri dalam satu barisan, menekan pusat dengan suara yang sama. Itu sesuatu yang tidak terjadi setiap saat.

Namun optimisme itu perlu diimbangi dengan kalkulasi yang jernih. Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengingatkan bahwa biaya logistik yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi batu sandungan serius.

“Ini peluang emas, tapi kalau tidak siap, bisa jadi bumerang,” tegasnya.

Catatan dari Kadin itu bukan pesimisme tanpa dasar. KEK yang sudah berdiri pun tidak otomatis berhasil menarik investasi jika akses dan efisiensi rantai pasoknya belum kompetitif. Madura dengan kondisi geografis kepulauan punya tantangan tersendiri yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi.

Yang jelas, momentum ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tuntutan masyarakat sudah mengeras, dokumen sedang berjalan, dan komitmen politik dari provinsi sudah diucapkan secara terbuka. Pertanyaannya tinggal satu, apakah pemerintah pusat akan cukup responsif, atau Madura kembali harus menunggu.