1.720 SPPG Program MBG Disuspend, Sebagian Masih Terima Insentif, Istana Minta Dibuka ke Publik

, Jakarta – Di balik program makan bergizi gratis yang kini menjangkau puluhan juta penerima manfaat, ada soal yang belum beres: ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang statusnya disuspend ternyata masih menerima insentif dari pemerintah.

Berdasarkan data terbaru, total ada 1.720 SPPG berstatus suspend. Dari jumlah itu, 1.356 unit masuk kategori pelanggaran berat atau mayor dan tidak mendapat insentif. Sisanya, ratusan unit dengan pelanggaran yang diklasifikasikan lebih ringan, masih menerima pembayaran dari negara meski operasionalnya dihentikan sementara.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa tidak semua SPPG yang disuspend langsung kehilangan hak insentifnya. Penilaian dilakukan berdasarkan jenis dan tingkat keparahan pelanggaran.

“Kami sedang mendata lebih detil penerima manfaat yang membutuhkan,” kata Dadan kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Pelanggaran yang bersumber dari mitra atau yayasan, seperti fasilitas dapur yang tidak layak, bahan baku bermasalah, atau praktik monopoli pemasok, akan berujung pada penghentian insentif. Namun untuk pelanggaran teknis operasional seperti ketidakpatuhan pada SOP memasak, unit terkait masih bisa menerima insentif selama masa perbaikan yang bisa memakan waktu satu hingga dua bulan.

Sorotan dari Istana tidak kalah keras. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan akan turun langsung mengecek praktik ini atas arahan Presiden Prabowo. Ia bahkan membuka kemungkinan mengumumkan nama-nama pelaku pelanggaran kepada publik.

“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan saja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tegas Dudung.

Dari sisi ekonomi, para analis melihat kebijakan ini sebagai dilema nyata. Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman, menilai pemberian insentif kepada SPPG yang disuspend memang bisa menjaga kesinambungan layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat yang menjadi target program MBG tahun 2026 dengan pagu anggaran Rp268 triliun. Tapi tanpa pengawasan ketat, fleksibilitas itu berpotensi berubah menjadi moral hazard.

“Dalam kondisi ruang fiskal yang makin terbatas, kualitas belanja negara menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar percepatan penyerapan anggaran,” ujarnya.

Defisit APBN per Maret 2026 sudah menyentuh 0,93 persen terhadap PDB, sementara belanja pemerintah kuartal I tumbuh 21,8 persen secara tahunan. Dalam kondisi seperti itu, setiap rupiah yang keluar dari kas negara untuk unit yang bermasalah akan sulit dipertanggungjawabkan jika pengawasannya longgar.

Peneliti CORE, Yusuf Rendy Manilet, menambahkan bahwa skema klasifikasi pelanggaran yang diterapkan BGN sebenarnya sudah mengarah pada pendekatan berbasis kinerja. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas verifikasi di lapangan.

“Ketika sanksi tidak sepenuhnya menghentikan aliran dana, sebagian penyedia bisa melihat pelanggaran sebagai risiko yang masih bisa ditoleransi,” kata Yusuf.

Program MBG mungkin berjalan, tapi dengan 1.720 unit bermasalah yang sebagian tetap dibayar, pertanyaan soal siapa yang benar-benar mengawasi anggaran sebesar ini masih menggantung.