Indonesia Kekurangan 100 Ribu Dokter, Politisi NasDem Soroti Kendala Uji Kompetensi

, JAKARTA – Indonesia menghadapi defisit tenaga dokter mencapai lebih dari 100 ribu orang, seperti diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Di tengah kekurangan tersebut, anggota DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago justru menyoroti hambatan yang dihadapi lulusan kedokteran dalam memperoleh izin praktik.

Irma menjelaskan bahwa banyak mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan pendidikan dan praktik klinis di rumah sakit justru terhambat dalam mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Hambatan utamanya adalah uji kompetensi yang menjadi syarat wajib.

“Sebetulnya mahasiswa kedokteran yang sudah selesai kuliah dan praktek di rumah sakit masih banyak yang terganjal uji kompetensi untuk bisa mendapatkan STR (surat tanda registrasi) dan SIP (surat izin praktik),” kata Irma, Jumat (16/1/2026).

Politisi NasDem itu mengaku kebingungan dengan kondisi paradoks ini. Ia menilai persoalan ini memerlukan solusi konkret dari pemerintah.

Irma bahkan mengungkapkan dampak psikologis yang dialami calon dokter akibat uji kompetensi ini. Ada yang mengalami stres berat bahkan hingga bunuh diri karena gagal berkali-kali.

“Jika sebuah universitas mendapatkan akreditasi bagus, kok bisa lulusannya sulit lulus dari uji kompetensi, bahkan karena uji kompetensi ini menjadi momok banyak calon dokter yang stres bahkan sampai ada yang bunuh diri karena sampai 15 kali ikut uji kompetensi tidak lulus lulus juga,” tutur Irma.

Ketua DPP NasDem itu menilai ada yang salah dengan sistem akreditasi pendidikan kedokteran. Ia mengkritik Kementerian Pendidikan Tinggi agar tidak memberikan akreditasi secara sembarangan yang justru kontraproduktif terhadap kualitas lulusan.

“Mendikti sebaiknya jangan obral akreditasi yang kemudian menjadi kontraproduktif terhadap kualitas lulusan yang terbukti puluhan kali ikut uji kompetensi tapi gagal,” lanjutnya.

Irma menekankan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan adalah dokter spesialis dan sub spesialis. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan beasiswa kepada dokter umum di daerah untuk melanjutkan pendidikan spesialis atau sub spesialis.

“Saya usul sebaiknya pemerintah menyekolahkan dokter-dokter umum di daerah untuk mengambil specialis, toh sudah ada aturan yang menegaskan after lulus mereka wajib mengabdi di daerahnya, yang tidak patuh pemerintah dan menkes tidak akan memberikan izin praktik untuk yang bersangkutan,” jelasnya.

Legislator NasDem itu juga menyarankan agar kuota penerimaan mahasiswa kedokteran di universitas berkualitas diperbanyak ketimbang mendirikan fakultas kedokteran baru dengan tenaga pengajar yang tidak memadai. Ia mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi mencabut izin universitas yang tidak memiliki dosen berkualitas.

Irma mengusulkan rumah sakit besar yang berpengalaman dijadikan rumah sakit pendidikan. Dengan demikian, mahasiswa dapat dibimbing langsung oleh institusi yang telah memperoleh izin sebagai RS pendidikan.

“Pemerintah bisa mendorong agar rumah sakit besar yang sudah berpengalaman dan berkualitas menjadi rumah sakit pendidikan agar siswa dapat dipertanggungjawabkan oleh rumah sakit yang telah mendapatkan izin sebagai RS pendidikan tersebut,” lanjutnya.

Menurut Irma, dengan menjadikan RS besar sebagai rumah sakit pendidikan, pemerintah tidak perlu lagi menyediakan subsidi besar-besaran. Rumah sakit tersebut sudah memiliki peralatan medis yang dibutuhkan untuk praktik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

“Dan itu tentu mengurangi biaya perkuliahan,” tambah Irma.

Ia juga mendorong rumah sakit swasta untuk menjadi rumah sakit pendidikan, namun tetap harus ada universitas pengampu yang berkualitas sebagai penyelenggara.

“Saya juga mendorong agar RS swasta dapat menjadi rumah sakit pendidikan, tetapi tetap harus ada universitas pengampu yang berkualitas,” sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Indonesia masih kekurangan lebih dari 100 ribu tenaga medis. Pemerintah memberikan perhatian khusus untuk pemenuhan kebutuhan dokter.

“Tadi kan sebenarnya diskusinya ini juga sudah dimulai oleh Kementerian Diktisaintek ya, misalnya, berkenaan dengan bagaimana kita mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter kita. Yang berdasarkan data, kita masih kekurangan hampir di atas 100 ribu. Nah, ini kan kita harus cari cara bagaimana untuk bisa mempercepat,” kata Pras, pada Kamis (15/1).

Prasetyo mengungkapkan rencana pemerintah memperbesar kuota penerimaan mahasiswa dokter spesialis. Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan fakultas baru untuk kedokteran hingga farmasi.

“Sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk program studi-program studi kedokteran untuk itu diperbesar dari sisi penerimaan jumlah mahasiswanya maupun yang menuju ke dokter spesialis. Yang kedua, memang mau tidak mau nampaknya kita harus memberanikan diri untuk mau tidak mau kita membuat fakultas baru untuk kedokteran umum, kemudian kita juga kekurangan dokter gigi, kita juga harus kuat dalam hal farmasi,” ujarnya.

Mensesneg juga menekankan pentingnya penguatan di bidang teknologi kesehatan untuk mengoperasikan peralatan medis modern yang berbasis teknologi.

“Kita juga harus kuat dalam teknologi kesehatan untuk mengoperasionalkan alat-alat kesehatan yang sekarang semua berbasis teknologi. Jadi dua hal itu untuk khusus untuk yang apa namanya diskusi mengenai kekurangan kita dalam hal dokter dan kesehatan,” lanjut Pras.