Kemensos Salurkan Bansos Rp 1,83 Triliun untuk 1,7 Juta KPM Korban Bencana Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar
- Kemensos menyalurkan bansos reguler PKH dan sembako triwulan I senilai Rp 1,83 triliun kepada lebih dari 1,7 juta KPM di tiga provinsi terdampak banjir Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang telah dimulai sejak awal Februari 2026.
- Selain bansos reguler, Kemensos juga menggelontorkan bansos adaptif kebencanaan yang mencakup logistik, santunan, jaminan hidup, isian hunian, dan pemulihan ekonomi; penyalurannya mengikuti mekanisme validasi BNPB, kepala daerah, Kemendagri sebelum dana dilepas ke penerima.
- Dari total 53 kabupaten/kota di tiga provinsi, baru 29 yang telah tervalidasi dan siap menerima penyaluran; total kebutuhan anggaran diproyeksikan melampaui Rp 2 triliun dengan Rp 600 miliar lebih telah siap disalurkan via Rekening Khusus Direktif Presiden.
, JAKARTA – Pemerintah menggelar rapat koordinasi besar-besaran untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir di Sumatera. Di dalamnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial reguler triwulan pertama senilai Rp 1,83 triliun telah dimulai sejak awal Februari 2026, menyasar lebih dari 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Yang pertama adalah bantuan sosial reguler untuk tiga provinsi, sudah kami salurkan sejak awal Februari,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangannya di Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera, yang digelar di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Bansos yang disalurkan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Di luar bantuan reguler itu, Kemensos juga menggelontorkan bansos adaptif atau kebencanaan yang mencakup logistik, dapur umum, santunan, jaminan hidup, isian hunian, hingga pemulihan ekonomi.
“Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, untuk isian hunian maupun juga untuk jaminan hidup dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Kami mengikuti penyaluran BNPB. BNPB pada minggu yang lalu sudah salur, kita akan menyusul di belakangnya,” terang Gus Ipul.
Gus Ipul merinci mekanisme penyalurannya berjenjang: data awal mengacu pada data nasional BNPB, kemudian kepala daerah menetapkan penerima secara By Name By Address (BNBA) yang ditandatangani pula oleh Kapolres, Kajari, dan Dandim. Data lalu divalidasi dan disetujui Mendagri selaku Ketua Satgas sebelum Kemensos menyalurkan bantuan. Pendampingan lapangan dilakukan oleh Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna, dan pilar sosial lainnya.
Hingga saat ini, sebanyak 29 dari 53 kabupaten/kota di tiga provinsi itu telah tervalidasi oleh Kemendagri dan siap menerima penyaluran. Total kebutuhan anggaran keseluruhan diproyeksikan melampaui Rp 2 triliun, dengan Rp 600 miliar lebih di antaranya telah disiapkan melalui Rekening Khusus berdasarkan Direktif Presiden.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas, meminta percepatan realisasi anggaran bansos perorangan yang mencakup uang lauk-pauk Rp 15 ribu per hari, tunjangan perabotan hunian Rp 3 juta, dan bantuan stimulan ekonomi dari Kemenkeu. Rapat ini turut dihadiri sekitar sepuluh menteri kabinet, termasuk Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
