Ekonom Minta Pemerintah Tata Ulang Anggaran MBG Rp335 Triliun

, JAKARTA – Pemerintah perlu melakukan penataan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis yang dianggarkan Rp335 triliun tahun ini. Kalangan ekonom menilai, angka anggaran yang fantastis itu harus dibaca dengan kacamata kritis.

Institute for Development for Economics and Development (Indef) mencatat besaran dana MBG di 2026 bahkan memangsa 47,5 persen dari total anggaran pendidikan pemerintah pusat. Angka ini bukan yang biasa, tapi juga bukan jaminan program akan berjalan mulus.

Soalnya, penyerapan anggaran tahun lalu jadi catatan penting. Program yang dipatok Rp71 triliun pada APBN 2025 ternyata hanya diserap 72,5 persen atau Rp51,5 triliun hingga akhir tahun. Jumlah penerimanya pun meleset jauh, baru 56,13 juta orang dari target 82,9 juta orang.

“Ketika pada 2025 pagu Rp71 triliun saja tidak terserap optimal dan target penerima belum tercapai, persoalannya jelas bukan pada kekurangan dana, melainkan pada kesiapan desain dan kapasitas eksekusi,” ujar Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurrahman.

Rizal mendesak pemerintah menata ulang arsitektur program andalan Presiden Prabowo Subianto ini. Ada sejumlah aspek yang mesti diperbaiki, mulai dari akurasi data sasaran, integrasi basis data, penajaman kriteria penerima yang benar-benar mengacu pada kerentanan gizi dan kemiskinan, hingga kesiapan rantai pasok di wilayah.

“Tanpa pembenahan ini, ekspansi anggaran justru berisiko memperbesar inefisiensi dan kebocoran, bukan meningkatkan kualitas gizi dan SDM,” tambahnya.

Tidak cukup hanya soal anggaran, program MBG juga perlu dikawal ketat dari sisi pelaksanaan. Ekonom lulusan Institut Pertanian Bogor itu menekankan pentingnya penganggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting yang harus diterapkan secara konsisten.

Indikator keberhasilan mesti jelas dan terukur. Misalnya, dampak terhadap penurunan angka stunting, peningkatan kehadiran siswa di sekolah, hingga kualitas asupan gizi yang benar-benar diterima masyarakat.

Di lapangan, Rizal mengingatkan pemerintah untuk realistis. Pendekatan bertahap di wilayah prioritas jauh lebih masuk akal ketimbang menerapkan program secara serentak nasional, sementara kapasitas pelaksanaan di daerah masih timpang.

Yang menarik, program sebesar MBG pun tak boleh kebal evaluasi. Bila nanti pemerintah memutuskan realokasi atau refocusing APBN, program ini tidak bisa jadi wilayah steril yang tak tersentuh.

“APBN harus tetap lentur sebagai instrumen stabilisasi menghadapi kebutuhan mendesak dan dinamika ekonomi,” lanjutnya.

Rizal menegaskan, yang diperlukan MBG adalah koridor kebijakan yang jelas. Penyesuaian anggaran juga harus terbuka jika kinerjanya rendah atau ada prioritas lain yang lebih mendesak.

“Pendekatan ini menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan MBG benar-benar kuat dari sisi dampak, bukan sekadar besar dari sisi nominal,” pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri mengonfirmasi bahwa kementeriannya tidak akan mengistimewakan MBG dari evaluasi berkala. Ia bahkan sudah melakukan penyisiran belanja sejak sebelum awal tahun anggaran 2026 dimulai.

Meski penyerapan 2025 di bawah target membuat Purbaya waspada, ia menegaskan tidak akan sembarangan memotong anggaran. Yang dilakukan adalah memantau dengan teliti alokasi Rp335 triliun itu.

“Saya minggu depan akan lihat line per line apa sih anggaran mereka. Nanti kami lihat mana yang duplikasi, double counting segala macam, kami lihat. Mana yang mungkin yang mana yang enggak, mana yang pemborosan aja atau enggak kami lihat,” katanya di dekat kawasan kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Hampir setengah anggaran pendidikan pemerintah pusat tahun ini mengalir ke program MBG, yakni Rp223 triliun. Angka ini setara 47,5 persen dari total anggaran pendidikan pemerintah pusat yang tertuang dalam Lampiran VI Perpres Nomor 118 Tahun 2025.

Total pagu anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat ditetapkan Rp470,4 triliun yang tersebar di 23 kementerian dan lembaga. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara MBG menerima porsi terbesar, Rp223,5 triliun.

Jumlah itu jauh melampaui alokasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang hanya Rp56,6 triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebesar Rp61,8 triliun, maupun Kementerian Agama yang mendapat Rp75,6 triliun. Bahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional cuma kebagian Rp429 miliar.