Gelombang Protes Iran Mengguncang Negara: Kekerasan Aparat, Ratusan Tewas, dan Tuduhan Pengakuan Paksa

, Iran tengah dilanda gelombang protes terbesar dalam beberapa tahun terakhir, setelah rakyatnya turun ke jalan menentang ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan dan perkembangan politik yang semakin tegang sejak akhir Desember 2025. Apa yang awalnya dimulai sebagai demonstrasi atas kondisi ekonomi rakyat kini telah berkembang menjadi perlawanan luas terhadap rezim yang dipimpin oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, dengan gesekan yang semakin tajam antara warga dan aparat keamanan yang bertindak brutal.

Protes yang pecah pada 28 Desember 2025 menyoroti kemarahan publik terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok, jatuhnya nilai mata uang nasional, dan frustrasi mendalam terhadap korupsi serta stagnasi politik. Dalam hitungan hari, tuntutan rakyat berkembang dari keluhan ekonomi menjadi seruan untuk reformasi politik yang jauh lebih radikal, termasuk kritik langsung terhadap pimpinan tertinggi negara.

Video yang berhasil bocor melalui satelit komunikasi seperti Starlink menunjukkan massa besar di jalan-jalan Tehran dan Mashhad, meski pemerintah memutus hampir seluruh akses internet dan jaringan seluler untuk membatasi informasi keluar. Pada beberapa klip yang beredar, demonstran tampak meneriakkan slogan anti-pemerintah, sementara aparat keamanan menggunakan amunisi tajam dan peluru logam tajam terhadap pengunjuk rasa.

Organisasi hak asasi manusia dan aktivis melaporkan aksi kekerasan yang semakin meluas. Menurut laporan dari beberapa lembaga, jumlah total korban tewas akibat bentrokan ini telah mencapai puluhan. Bahkan beberapa laporan independen menyebut angka kematian lebih tinggi di fasilitas medis di Tehran, dengan angka potensi korban mencapai ratusan akibat tembakan langsung oleh pasukan keamanan.

Selain korban jiwa, lebih dari 2.300 demonstran dilaporkan ditangkap di berbagai kota di seluruh 31 provinsi, dengan banyak aktivis mengatakan bahwa penahanan sering kali berlangsung tanpa proses hukum yang jelas. Di tengah situasi ini, media yang dekat dengan pemerintah mulai menyiarkan apa yang diklaim sebagai pengakuan paksa dari beberapa pengunjuk rasa. Sebuah praktik yang menurut para pengamat menjadi bukti adanya tekanan ekstrem terhadap tahanan demi mendukung narasi resmi rezim.

Pemutusan total akses internet dan telekomunikasi merupakan bagian dari strategi rezim untuk mengendalikan informasi. Pemerintah tampaknya berharap bahwa dengan menutup jaringan komunikasi, mereka bisa meredam penyebaran video dan foto aksi protes ke luar negeri. Namun beberapa klip yang tetap bocor memperlihatkan suasana padat dan tegang, dengan asap api dan kerumunan massa di banyak wilayah.

Akibat langkah represif ini, upaya untuk memverifikasi angka resmi maupun klaim kekerasan menjadi sulit dilakukan oleh media internasional. Penyebutan angka kematian pun sangat bervariasi. Organisasi hak asasi yang berbasis di luar negeri melaporkan sekitar 65 kematian, sementara sumber medis independen di Tehran menyebut angka yang jauh lebih tinggi, hingga lebih dari 200 korban tewas di ibu kota saja.

Politik dan Hukuman Berat: “Musuh Tuhan”

Pemerintah Iran tidak hanya menindak secara fisik, tetapi juga secara retoris memperkeras kata-kata terhadap demonstran. Pemimpin keamanan dan Jaksa Agung telah melabeli pengunjuk rasa sebagai “musuh Tuhan”. Sebuah tuduhan serius di Iran yang berpotensi dikenai hukuman mati. Langkah ini menunjukkan eskalasi drastis dalam strategi rezim untuk meredam oposisi.

Retorika semacam ini memperburuk ketegangan, terutama di tengah pernyataan dari pejabat tinggi rezim yang menuding pihak asing sebagai dalang di balik kerusuhan. Tuduhan ini sangat mungkin dimaksudkan untuk membangun justifikasi hukum yang lebih keras terhadap para demonstran dan menggalang dukungan internal terhadap tindakan keras pemerintah.

Di luar negeri, tokoh-tokoh oposisi seperti Reza Pahlavi, putra mantan Shah Iran, mencoba memanfaatkan momentum ini untuk mendorong tuntutan perubahan yang lebih radikal, termasuk penolakan terhadap kekuasaan teokratis dan pembentukan demokrasi konstitusional. Pahlavi mendesak demonstran untuk mengambil alih pusat kota dan mengibarkan simbol-simbol nasional sebelumnya sebagai bentuk protes terhadap status quo.

Seruan semacam itu memberi dimensi baru pada aksi protes, yang tidak lagi terbatas pada kritik terhadap kebijakan ekonomi, tetapi memperlihatkan aspirasi politik yang lebih luas, mencerminkan keresahan mendalam terhadap struktur kekuasaan saat ini.

Kampanye represif Iran telah menarik perhatian dan kecaman internasional. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa secara terang-terangan menyatakan dukungan bagi rakyat Iran, menuntut pemerintah menghentikan kekerasan dan menjamin hak dasar seperti kebebasan berkumpul dan berekspresi.

Namun dukungan ini juga meningkatkan ketegangan geopolitik, karena rezim Iran melihat campur tangan asing sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional. Ketidakpastian terhadap bagaimana krisis ini akan berakhir tetap tinggi, mengingat ketatnya kontrol informasi, kekuatan penuh aparat keamanan, dan meningkatnya risiko konflik internal yang lebih parah.

Apa yang terjadi di Iran saat ini bukan sekadar protes sosial yang meluas, tetapi ekspresi dari krisis legitimasi yang mendalam dalam tubuh negara teokratis itu. Ketika tuntutan ekonomi cepat berubah menjadi panggilan untuk perubahan rezim, reaksi pemerintah yang semakin represif, mencerminkan ketidaksiapan struktur kekuasaan untuk menanggapi dinamika aspirasi rakyat dengan cara yang damai dan transformatif. Krisis ini menjadi salah satu ujian terbesar bagi stabilitas teokrasi Iran sejak panjangnya gelombang demonstrasi sebelumnya.