KAI Dapat Dana Rp1,8 Triliun dari Negara, Mau Dipakai Apa?

, JAKARTA – Pemerintah menyuntikkan dana Rp1,8 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) lewat APBN 2025.

Penambahan modal ini diberikan untuk mendukung pengadaan sarana kereta rel listrik (KRL) guna meningkatkan pelayanan angkutan penumpang.

Dana tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2025. Beleid itu mulai berlaku awal tahun ini.

Dalam aturan tersebut dijelaskan, pemerintah pusat memberikan penugasan kepada KAI untuk menyediakan sarana perkeretaapian berupa KRL. Tujuannya meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat.

Penugasan penyediaan sarana perkeretaapian dilaksanakan melalui pengadaan dan retrofit sarana perkeretaapian.

Pemerintah mewajibkan KAI mengutamakan produk dalam negeri dan mempertimbangkan kapasitas produksi industri lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suntikan modal ini disalurkan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pemerintah menambah penyertaan modal negara ke BPI Danantara, yang kemudian diteruskan ke KAI.

“Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp1.800.000.000.000,” bunyi Pasal 3 ayat 1 dalam beleid tersebut.

Dana sebesar Rp1,8 triliun itu selanjutnya diteruskan menjadi penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT KAI. Pemerintah tetap mempertahankan kepemilikan 1 persen saham seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia pada PT KAI.

Penambahan armada KRL dinilai mendesak mengingat kebutuhan transportasi massal di Jakarta dan wilayah penyangga terus meningkat. Jumlah penumpang KRL Commuter Line rata-rata mencapai lebih dari satu juta orang per hari.