Tepis Isu Chaos 2026, Ketum GMPK: Rakyat Mesti Solid Lawan Skenario Adu Domba

, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (DPP GMPK) mengeluarkan seruan moral untuk merespons meningkatnya eskalasi narasi spekulatif yang berpotensi memicu fragmentasi sosial di tingkat nasional.

Di tengah upaya pemerintah menavigasi ekonomi domestik menghadapi badai ketidakpastian global, GMPK menilai munculnya opini-opini provokatif mengenai potensi instabilitas nasional harus disikapi jernih agar tidak terjebak dalam pusaran disinformasi.

Ketua Umum DPP GMPK, Alayk Mubarok, sangat menyayangkan sikap sejumlah tokoh bangsa yang justru terjebak dalam narasi pesimistis alih-alih memberikan sumbangsih pemikiran yang menyejukkan. Menurut Alayk, di saat situasi geopolitik dunia sedang memanas, publik membutuhkan jangkar ketenangan, bukan pernyataan yang mengarah pada hoaks dan keresahan massal.

“Seharusnya, para tokoh bangsa andil dalam memberikan masukan positif bagi pemerintah agar situasi tetap kondusif. Namun, saat ini justru beredar narasi menyesatkan yang seolah menggambarkan bangsa ini sedang di ambang kekacauan, bahkan ada prediksi mengenai terjadinya chaos pada periode Juli-Agustus 2026 mendatang,” ujar Alayk Mubarok dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (6/4/).

Alayk menekankan, munculnya prediksi mengenai kerusuhan massal dalam waktu dekat tidak boleh dipandang sekadar sebagai ramalan politik biasa. Ia mencurigai adanya desain matang dari pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan nasional melalui teknik pengkondisian psikologi massa.

“Prediksi yang menyebutkan timing spesifik itu bisa jadi bukan sekadar ramalan, melainkan upaya pengkondisian yang sudah direncanakan. Ini yang harus kita waspadai bersama sebagai entitas bangsa yang besar,” tegasnya.

Ia pun mengimbau masyarakat, khususnya elemen pemuda dan mahasiswa, agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang sengaja diembuskan untuk memecah belah persatuan.

Di sisi lain, DPP GMPK menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Alayk menilai, di tengah fluktuasi harga energi dunia, keputusan pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan langkah yang cerdik guna melindungi daya beli masyarakat.

Selain itu, Alayk memuji kebijakan pengaturan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai solusi transformatif. Kebijakan ini dinilai memiliki dimensi ganda dengan menekan konsumsi energi nasional sekaligus mempercepat transformasi budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih modern.

“Ini langkah yang cerdas. Pemerintah tidak hanya berupaya melakukan efisiensi penggunaan energi, tetapi juga sedang mentransformasi sistem kerja kita menjadi lebih adaptif. Budaya kerja modern ini adalah kunci efisiensi di masa depan,” tambah Alayk.

Alayk mengingatkan, sebagai negara besar yang kaya sumber daya, Indonesia kerap menjadi bidikan kepentingan asing yang tidak menginginkan kemandirian nasional. Ia menggarisbawahi adanya peran “proxy” atau kaki tangan kepentingan luar yang kerap menggunakan isu domestik sebagai alat adu domba antar-elemen bangsa.

Karena itu, GMPK menyerukan agar seluruh rakyat tetap memberikan kepercayaan kepada pemerintah yang tengah berjuang mengamankan kepentingan nasional. Menurutnya, komitmen Presiden yang berulang kali menekankan kemaslahatan rakyat dalam setiap pidatonya harus dijadikan pegangan bersama.

“Gerakan yang bertujuan memecah belah bangsa harus kita lawan dengan persatuan. Kita harus percaya bahwa setiap kebijakan yang diambil semata-mata untuk kepentingan rakyat banyak. Jangan biarkan agenda asing merusak kedaulatan dan kedamaian yang sedang kita bangun bersama,” pungkas Alayk Mubarok.